BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaunching sistem monitoring penerimaan pajak online dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang pemanfaatan sistem monitoring penerimaan pajak online, pada Rabu (28/11/2018) di Hotel Planet Holiday Batam.
Penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan sistem monitoring penerimaan pajak online dilakukan oleh 16 Kepala Daerah dan bank daerah. Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.
“Saya memberikan applause kepada Walikota Batam, dengan adanya program ini mudah mudahan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah bebas dari KKN,” ujar Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan saat memberikan kata sambutan.
Ia juga mengatakan KPK mendapat mandat untuk melakukan pengawasan keuangan setelah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Juli lalu.
“Dengan menggunakan sistem pajak online dapat mendorong Pemda untuk menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan pajak daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan berbasis teknologi dan informasi,” katanya.
Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Pemda dalam program pemberantasan korupsi terintergrasi di masing-masing daerah. Hingga triwulan III tahun 2018, program optimalisasi penerimaan daerah telah melibatkan beberapa daerah meliputi provinsi Riau, Kepri, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.
Di samping melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan Kepala Daerah dan jajaran Badan/Dinas Pendapatan daerah, serta bank pembangunan daerah, optimalisasi penerimaan daerah bisa dilakukan dengan monitoring pemasangan fungsional tapping box pada hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir.
Saat ini, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan, sebanyak 301 tapping box sudah terpasang di beberapa hotel, restoran dan juga tempat hiburan dan parkir yang ada di Batam.
“Sampai 31 Oktober 2018, telah terpasang 301 tapping box, kami juga bekerja sama dengan bank Riau Kepri menargetkan pemasangan 500 tapping box pada tahun ini ,” kata Rudi.
Ia mengatakan upaya ini sebagai instrumen meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai belanja infrastruktur dan pembangunan lainnya, serta menghindari kebocoran pajak dan retribusi daerah. Setiap pajak daerah akan diterima secara real time di sistem, langsung terekam dan transparan.
Penulis : Marina
Editor : Siska
Metland Cikarang kembali meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori "Balap Lintasan…
Transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya…
BATAM - Mantan Direktur PT.Agrilindo Estate, Bowie Yoenathan menyampaikan argumen penutup atau closing statement pada…
Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi pendidikan favorit di Indonesia. Berdasarkan data Badan…
Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam bidang Kecerdasan Buatan. Pada 16 Juli…
Bekerja sebagai freelancer menawarkan fleksibilitas, tetapi penghasilannya sering kali tidak tetap. Karena itu, cara mengatur…
This website uses cookies.