Kunker ke Batam, DPRD Kota Tangerang Pertanyakan Retribusi Parkir

BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam menerima kunjungan kerja(kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Tangerang dan anggota DPRD kota Pangkal Pinang, Senin (30/1/2017).

Kedatangan 23 anggota Banggar DPRD kota Tanggerang dan 4 anggota DPRD kota Pangkal Pinang tersebut diterima langsung oleh ketua komisi II DPRD kota Batam Yudi Kurnain yang membidangi masalah anggaran dan pendapatan kota Batam.

Yudi Kurnain mengatakan bahwa kota Batam merupakan wilayah perairan yang jumlah penduduknya mencapai 1,1 juta orang lebih dengan 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

“Sementara untuk APBD nya telah sah diketok dengan angka Rp 2,551 triliun dengan PAD 1,1 triliun. Untuk PAD andalan kita dari BPHTB sebesar Rp 350 miliar, PJU Rp 163 miliar, PBB Rp 120 miliar, hotel Rp 120 miliar dan restoran Rp 80 miliar,” jelas Yudi.

Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi menuturkan bahwa APBD kota Tanggerang sebesar Rp 4,4 triliun dengan PAD Rp 1,4 triliun. Ia mengatakan kedatangan mereka ke Batam untuk mempertanyakan masalah retribusi parkir.

“Selain itu apa trik DPRD kota Batam dalam menggenjot PAD,” ucapnya.

Terkait retribusi parkir, Yudi Kurnain menjelaskan bahwa saat ini DPRD kota Batam masih membahas Ranperda retribusi parkir dan belum dapat memaparkannya.

“Namun untuk masalahnya kita sama, yang dimana terkait masalah premanisme, dan perlu di ingat di Batam ada 2 lembaga yang mengelola Parkir yakni BP Batam dan Pemko,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa pendapatan dari retribusi parkir ditahun lalu adalah sebesar Rp 3,1 miliar, namun di 2017 ditargetkan sebesar Rp 30 miliar.

“Jadi nanti apabila Perdanya telah disahkan akan kita sampaikan langsung copyannya ke DPRD Kota Tanggerang,” kata Yudi.

Sementara itu DPRD kota Pangkal Pinang sendiri mengungkapkan bahwa APBD mereka sebesar Rp 1,1 triliun dengan PAD sebesar Rp 200 miliar. Maksud kedatangan mereka ke Batam untuk mengetahui potensi yang ada di kota Batam.

“Selain itu kami juga sedang membangun green hospital yang nilainya mencapai Rp 1,5 triliun yang dana diambil setengah dari APBD dan sisanya dibantu oleh pusat. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi rumah sakit di Malaka dan Penang,” jelasnya.

Jefry Hutauruk