JAKARTA — Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan sebanyak 58,7 persen responden berpendapat bahwa pemerintah harus berupaya agar harga BBM tidak dinaikkan, meski harus menambah utang dan harga minyak dunia meningkat. Sedangkan responden yang menyetujui harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban APBN mencapai 26,5 persen.
Survei ini dilakukan 13-21 Agustus 2022 melibatkan 1.220 responden yang diwawancara secara langsung dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9 persen.
“Jadi kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer. Nanti kita lihat keputusan pemerintah menaikkan BBM, apakah memiliki efek negatif terhadap kinerja presiden,” jelas Djayadi Hanan saat merilis hasil survei, Minggu (4/9/2022).
Hasil survei juga menunjukkan mayoritas responden lebih setuju dengan pendapat bahwa pemberian subsidi sebaiknya diberikan pada harga barang daripada subsidi tunai langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diyakini akan membuat harga barang lebih terjangkau dan bisa dinikmati masyarakat.
Pengendara sepeda motor mengantre untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU Pertamina setelah pengumuman kenaikan harga BBM di Bekasi. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Pemerintah pada Sabtu (3/9), menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu, solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, dan Pertamax non-subsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Kenaikan tersebut diklaim tak dapat dihindari karena lonjakan besaran subsidi BBM dari pagu yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN 2022.
Sementara itu, di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan perlindungan sosial tambahan senilai Rp24,17 triliun yang terdiri dari tiga jenis bantuan sosial. Bantuan ini diberikan sebagai dampak ikutan dari kenaikan harga BBM.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
