BATAM – Komisi III DPRD Kota Batam mengaku prihatin atas sikap pemerintah Kota Batam dalam menyelesaikan permasalahan antara warga Citra Batam dengan pihak menajemen Pollux Habibie.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean mengatakan, seharusnya pemerintah hadir untuk mendengarkan dan menyikapi dan menjadi mediator terkait permasalahan tersebut.
“Kadang-kadang pemerintah ini sangat-sangat memperhatinkan kami. Seyogyanya Lurah dan Camat itu harus hadir disini, karena kebutuhan dengan masyarakat langsung yang berdampak langsung serta mengalami kerugian langsung,” ungkapnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Komisi III DPRD Kota Batam, Senin (10/2/2020).
“Seharusnya pemerintah, Camat dan Lurah itu harus hadir untuk mendengarkan, menyikapi dan sebagai mediator untuk melakukan yang terbaik terhadap regulasi masyarakat itu sendiri. Ini sangat saya sayangkan,” sesalnya.
Sementara itu, salah satu warga Citra Batam, Syaiful Badri mengatakan, Lurah dan Camat seharusnya hadir mendampingi warga pada saat RDP di Komisi III DPRD Kota Batam. Kerena itu merupakan wilayah kewenangan mereka terhadap warganya.
“Warga dia yang disana (Warga Citra Batam) yang pemimpin langsungnya itu Lurah dan diatasnya Camat. Pada RDP ini malah mereka yang tidak datang. Padahal permintaan Komisi III tadi apa? Lurah yang memfasilitasi ini. Dia memfasilitasi kalau dia tidak tahu apa yang dibicarakan kan kurang sinkron,” bebernya.
Menurutnya, kehadiran Lurah dan Camat sangat penting dalam RDP tersebut agar mereka paham akan permasalahan dan apa yang diinginkan oleh warga setempat.
“Maunya dia paham apa yang kita bicarakan tadi. Jadi janganlah pemerintah dalam hal ini Lurah melakukan itu hanya formalitas, tetapi lakukanlah dengan rasa tanggungjawab terhadap warga. Jangan lakukan tanggungjawab karena jabatan,” pungkasnya.
(Shafix)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
