Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan Pemilu 2024 menjadi tantangan berulang bagi perempuan seperti biaya politik yang tinggi.
“Kompetisi yang mahal sebagai konsekuensi sistem proporsional terbuka membawa dampak yang mahal. Sementara perempuan memiliki modal kapita lebih lemah,” ujarnya.
Selanjutnya, kebiasaan menyuburkan politik kekerabatan tanpa kaderisasi yang dilakukan parpol juga menjadi problem bagi keterwakilan perempuan.
“Kalau dia berhadapan dengan situasi seperti itu maka sangat rentan untuk mengambil jalan pintas memanfaatkan uang sebagai saluran memperoleh dukungan atau sarana pemenangan,” ungkap Titi.
Bukan hanya itu, budaya politik yang buruk seperti praktik jual beli nomor urut. Lalu, mahar politik, jual beli suara, dan dukungan yang rendah kian menambah rintangan perempuan dalam Pemilu.
“Beberapa kesempatan kita masih mendengar keluhan dari beberapa elite yang menanggap afirmasi keterwakilan perempuan itu sebagai beban yang membebani partai,” kata Titi.