Selanjutnya, Titi menilai problem berikutnya yang dihadapi perempuan adalah akses informasi Pemilu yang terbatas. Lalu, hambatan kultural, kampanye digital, dan penggunaan media sosial di beberapa kasus meningkatkan potensi kekerasan berbasis elektronik terhadap perempuan.
“Ini menjadi tantangan baru bagi perempuan di tengah dinamika kampanye yang terus didorong untuk memanfaatkan kampanye media sosial. Misinformasi dan disinformasi mengganggu kemurnian suara perempuan dalam memberi makna terhadap demokrasi. Karena kerentanan untuk menjadi korban penyebaran misinformasi dan disinformasi dalam Pemilu,” tandasnya.
Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengatakan kebijakan afirmasi untuk perwakilan perempuan dalam politik terus mengalami perkembangan di UU Parpol No 2 Tahun 2011. Saat ini KPU sedang memverifikasi untuk parpol calon peserta Pemilu 2024 terkait regulasi tersebut.
“Untuk pendaftaran partai dalam UU Pemilu di Pasal 173, 245, 252, 257, ada keharusan parpol untuk memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada pengurusan parpol,” ujarnya.
KPU juga akan memastikan parpol untuk memuat daftar beberapa bakal calon terkait keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan.
“Kalau parpol dalam suatu dapil (daerah pemilihan -red) tidak memenuhi paling sedikit 30 persen dari jumlah adalah perempuan. Maka akan kami minta perbaikan kepada parpol sebelum nanti kami menetapkan bakal calon sementara dan bakal calon tetap pada tahun 2024 sama persis seperti di 2019 sehingga parpol diminta mewajibkan 30 persen harus perempuan,” ucap Betty./VoA
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
