JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem Choirul Muna meminta Menteri Agama untuk segera mendifinitifkan Pelaksana Tugas (Plt) yang banyak di Kementeriannya.
Sebab, jelas dia, tidak ada kebijakan strategis maupun non strategis yang bisa di ambil oleh pejabat pelaksana tugas. Dirinya khawatir roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya, padahal banyak program-program yang sangat penting.
“Saya melihat banyak PLT ini, Pak Menteri. Irjen BHP, kemudian Dirjen Bimas, Dirjen PHU PLT juga, bisa innalillahi ini,” ujarnya saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Senin (11/6).
Dalam rapat kerja yang mengagendakan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2018 dan RKP Tahun 2018 ini Choirul Muna mengatakan setuju anggarannya dinaikkan. Namun dengan catatan, Kemenag harus betul-berul bekerja.
“Saya mohon Pak Menteri untuk segera mendefinitifkan yang Plt-plt ini. Fraksi saya mendesak itu, karena saya hanya ingin di Kementerian Agama ini bekerja baik,” tegasnya.
Hal lain, lanjutnya, masih terjadi ketidakadilan dalam implementasi bidang pendidikan, yakni ketidakadilan antara regulasi pendidikan umum dengan pendidikan agama.
Hal tersebut terkait perbandingan rasio guru di sekolah yang berada naungan Kemenag yang dinilai masih kurang. Sementara pada pendidikan umum rasio gurunya berjumlah banyak dibandingkan muridnya. Oleh karena tidak mendapatkan perbandingan yang proporsional, guru-guru madrasah tidak dapat tunjangan sertifikasi.
“Kemarin (para guru) nangis-nangis tidak dapat tunjangan hari raya gitu loh. Mohon ditingkat implementasi ini Pak Menteri pikirkan sungguh-sungguh,” pungkasnya.
Penulis : Media Center Fraksi NasDem
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Semakin banyak masyarakat mengandalkan LRT Jabodebek sebagai moda transportasi untuk beraktivitas setiap hari. Di tengah…
Perdana Menteri India Narendra Modi resmi mengakhiri kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Indonesia dan…
Bulan Juli jadi waktu yang tepat untuk lebih aktif, mencoba hal baru, dan bertemu dengan…
BATAM — Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Batam dan Kementerian Agama Kota Batam angkat…
BATAM - Sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) dari tindak pidana asal Narkotika jenis sabu…
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan India…
This website uses cookies.