BATAM – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengaku akan meningkatkan pengawasan di pintu-pintu jalur Tenaga Kerja Indonesia(TKI) Non Prosedural yang ada.
“Kita akan mendirikan pos-pos TKI, dan akan mengupas permasalahan tersebut sampai tuntas,” tegasnya kepada wartawan di lantai IV kantor Walikota Batam, Rabu(31/8/2016) siang.
Meski demikian, dia mengatakan bahwa permasalahan TKI Non Prosedural tidak hanya tugas Pemerintah, tapi harus dilakukan bersama-sama.
“Ini merupakan PR besar untuk kita semua,” jelasnya.
Nurdin juga mengatakan, selama ini pihaknya sudah membahas permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non Prosedural, tapi karena terkendala kegiatan yang lain, sehingga baru hari ini(Rabu,red) bisa dilakukan MoU.
“Saat itu belum ada kekuatan untuk mengatasinya, ini merupakan perkerjaan yang besar dan harus dilakukan bersama-sama oleh semua pihak,” terangnya.
(RED/DRO)