BATAM – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2017 belum menemui kesepakatan, padahal batas waktu yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo paling lambat sudah diketok tanggal 20 Desember 2016 lalu.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Pemko Batam terkait pembahasan APBD 2017 sudah sesuai mekanisme.
Mulai dari penyampaian perencanaan APBD 2017, sudah dilakukan pembahasan kemitraan bersama DPRD kota Batam, termasuk pelantikan pejabat yqng akan bertanggung jawab kepada Wali Kota di lingkungan Pemko Batam.
“Rentetan atas setiap tahapan pelaksanaan APBD sudah kita jalankan, sekarang barangkali masih ada hal yang masih belum ketemu,”jelasnya, Rabu (28/12/2016) di gedung Pemko Batam.
Amsakar juga berharap dengan sisa waktu yang tinggal 2 hari lagi, tim anggaran Pemko dengan tim Banggar DPRD dapat segera menyelesaikan pembahasan APBD kota Batam tahun 2017.
“Kita mengharapkan selama rentang waktu dua hari ini ada pembahasan antara tim ahli Anggaran Pemerintah Daerah dengan Banggar Dewan,” ujarnya.
Kata dia, pihaknaya akan melakukan penyesuaian kalau kemudian masih belum ada kesamaan dalam memandang persoalan APBD, seperti besaran yang tidak sesuai, jumlah kegiatan tidak sesuai, atau rencana titik lokasi yang berbeda.
“Kita coba lakukan penyesuaian, prinsipnya dia harus sesuai dengan regulasi dan aturan normatif yang ada,” katanya.
Amskar menjelaskan, Wali Kota Batam telah menyampaikan kepada Kepala Bapedda, Wan Darussalam untuk segera melakukan diskusi bersama tim Banggar DPRD kota Batam, karena konsekuensi dari kementerian dalam negeri terkait terlambatnya pengesahan APBD 2017 adalah kepala daerah dan anggota DPRD tidak akan mendapatkan gaji.
“Memang konsekuensinya kami dan kawan-kawan disana, kami bisa tak bergaji. Tapi kami tak bisa memaksakan kehendak sebab tafsir dan cara pandang kita ini beda-beda” katanya lagi.
Untuk itu lanjut Amsakar, tim Anggaran Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan komunikasi yang intens membahas mulai dari substansi sampai schedul.
Selain itu, Pemko juga akan komunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk permasalahan yang terjadi sekarang, nanti seperti apa pilihan yang harus di ambil oleh Pemko Batam.
“Kami sudah mendalami informasi itu. Jika sampai last minute ini tidak disepakati, ya apa boleh buat kami akan surati Kementerian Dalam Negeri bahwa kita akan merujuk pada APBD 2016, dengan demikian ada pergeseran Organisasi Perangkat Daerah dimana opsi yang harus diambil,” terangnya.
Meski demikian kata Amsakar, Pemko Batam masih berharap beberapa hari terakhir ini ada titik yang mempertemukan hasil pembahasan APBD tersebut.
“Karena yang paling penting adalah kepentingan masyarakat, harapan kita ada jalan penyelesaian bersama antara Pemko dan Dewan,” pungkasnya.
Verdawen Margote
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
