JAKARTA-Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan utamanya terhadap 260 juta penduduk Indonesia.
Untuk itu, Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri.
”Dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana; nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplet,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab pertanyaan wartawan usai melantik Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/2).
Dengan demikian, Presiden menegaskan cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi.
”Dan yang ketiga, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim,” ujar Presiden.
Yatim piatu yang dimaksud, menurut Presiden, berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun.
”Tetapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini,” jelas Presiden.
Mengenai status kewarganegaraan, Presiden menegaskan bahwa itu sudah dihitung oleh para WNI tersebut.
”Tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan, ya,” pungkas Presiden akhiri wawancara.
Sumber: Setkab RI
Bitcoin (BTC) kembali menjadi sorotan utama di pasar aset digital setelah seorang ekonom, Timothy Peterson, merilis…
Platform perdagangan aset kripto No. 1 di Indonesia, Tokocrypto, resmi membuka perdagangan token Aster (ASTER)…
BRI KCP Pasar Tanah Abang kini hadir lebih dekat dengan nasabah melalui layanan Weekend Banking.…
Jakarta, 8 Oktober 2025 - PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”), anak usaha BRI Group…
Dalam semangat mempererat sinergi dan membangun kebersamaan lintas lembaga, BRI Region 6/Jakarta 1 menggelar pertandingan…
Harga emas (XAUUSD) bertahan di atas $4.000. Pahami analisis dari HSB Investasi mengenai faktor yang…
This website uses cookies.