Pemkab Karimun Sosialisasikan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg

Karimun – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Karimun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya dan Mineral (Disperindagkop UKM dan ESDM) sosialisasikan konversi minyak tanah ke LPG (liquefied petroleum gas) tabung 3 Kg Tahap-1 Tahun 2018, Jumat (23/11/2018) di Gedung Nasoonal Tanjung Balai Karimun.

Sosialisasi, pengawasan dan verifikasi pendistribusian konversi minyak tanah keelpiji tabung 3 Kg Tahap-1 itu, tirit dihadiri oleh perwakilan Kementrian ESDM, Dirjen Migas (Minyak dan Gas), Pertamina, Kadisperindagkop UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, M Yosli, Camat, Lurah, Kades se-Pulau Karimun serta perwakilan masyarakat dan pengusaha Karimun serta jajaran Pemkab Karimun dan undangan Lainya, resmi dibuka oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Rafiq menyampaikan, konversi minyak tanah ke gas elpiji telah dimulai pada tahun 2007 dan pada akhir tahun 2018 ini diterapkaan di Kabupaten Karimun. Namun jauh hari sebelumnya, pada bulan Oktober 2015 lalu, Pemda Karimun telah menyampaikan surat permohonan konversi minyak tanah ke elpiji kepada Dirjen Migas Kementrian ESDM dengan data kependudukan saat itu, sebanyak 237.353 jiwa atau sebanyak 70.874 Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan data unruk usaha mikro sebanyak 4.873 unit Namun dengan data tahun 2015 ke tahun 2018 saat ini tentunya sudah ada perubahan atau penambahan jumlah jiwa, jumlah KK maupun usaha mikri penerima. Tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian data yang baru untuk 12 Kecamatan 71 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pada Tahap-1 ni, sebutnya, Kabupaten Karimun mendapatkan paket perdana pendistribusian sebanyak 45.587 paket dengan rincian 44.961 paket untuk rumahtangga dan sebanyak 626 paket untuk usaha mikro. Melihat jumlah KK dan usaha mikro di Kabupaten Karimun saat ini, tentunya jumlah paket tersebut tidak cukup. Karena masih banyak lagi yang perlu penyesuaian data dari tahun 2015 ke 2018.

Namun demikian, Pemda Karimun berterimakasih kepada Dirjen Migas Kementrian ESDM yang telah melaksanaan kegiatan ini. Tentang kekurangan jumlah tersebut, Pemda telah membuat surat kekurangan paket LPG 3 Kg ke Kementrian ESDM agar menambah kuota dimasa yang akan datang. Sehingga pasokan LPG di Kabupaten Karimun dapat mencukupi, sesuai jumlah komposisi penduduk dan jumlah KK yang telah bertambah.

Setelah usai pendistribusian dan ketersediaan isi ulang gas tabung 3 Kg, sambungnya, maka perlu adanya penentuan harga isi ulang sesuai dengan Harga Ecerean Tertinggi (HET) di Karimun. Untuk itu, Pemda bersama seluruh FKPD, Swana Migas Kepri beserta konsultanya dan Camat telah melakukan rapat. Dalam pembahasan rapat, daya terbit paling tinggi berada pada transportasi.

“Pada rapat pertama, untuk Pulau Karimun Besar, berada pada harga Rp 29.871. Kemudian rapat kedua, dijabarkan lagi biaya mana yang dapat ditekan dan dapar disepakati diharga saat ini Rp 27.500. Namun setelah dilakukan diskusi dengan Dirjen Migas, harga tersebut masih terlalu tinggi,” tutur Rafiq.

Karena harga terlalu tinggi menurut Dirjen tambahnya, rapat kembali digelar dan mengusulkan harga sebesar Rp 25.000 untuk Pulau Karimun Besar danbdisepakari. Harga eceran tersebit, tidak termasuk untuk Pulau Kundur, Moro, Durai dan Pulau Buruh. Untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Kementrian ESDM agar transportasi dari Tanjung Uban ke Karimun dapat subsidi sembari adanya pembangunan SPBE di Karimun.

Sehingga harga elpiji di Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Kota Batam bisa sama atau paling tidak mendekati. Oleh itu, Pemda Karimun berharap surat yang sudah masuk ke Kementrian ESDM untuk subsidi tranportasi dapat direspon. Sehingga biaya sebesar Rp 25.000 yang telah kita sepakati, dapat terealisasi. Bahkan diharapkan untuk subsidi transportasi dapat penekanan lagi.

“Kita harap ada penekanan subsidi lagi dari Kementrian SDM. Paling tidak bisa sama atau mendekati dengan harga di Batam sebesar Rp 18.000,” harapnya.

Bupati harapkan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa agar bersama-sama bersinergi untuk mensukseskan program dan kegiatan itu dengan terlibat langsung. Sehingga target pendistribusian dapat tercapai sesuai dengan data dari Kementrian SDM yang ada. (Hasian)