Pengacara KERAMAT Bantah Pernyataan Kapolri soal Pulau Rempang

Menurut dia, pernyataan Kapolri merugikan daya juang masyarakat Pulau Rempang, karena menempatkan warga Pulau Rempang sebagai penyerobot tanah BP Batam.

“Pernyataan Kapolri telah membentuk opini publik yang mengaburkan status hak atas tanah dan bangunan berikut tanaman milik warga Pulau Rempang yang sedang dipertahankan, sesuai dengan konstitusi yang wajib dilindungi,” ucapnya.

Petrus juga membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD atas tragedi 7 September 2023 di Pulau Rempang. Kata dia, Mahfud MD mengomentari tragedi 7 September 2023 dari sudut penertiban dan penindakan aparat Polri dan TNI hanya pada isu bagian hilir saja, yaitu HPL BP Batam.

Sedangkan isu paling mendasar pada bagian hulu  yaitu aspek pemilikan lahan secara turun temurun dan aspek Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melayu dengan hak-hak tradisionalnya tumbuh dan berkembang, jauh sebelum BP Batam berdiri dan mendapat HPL pada April 2023, sama sekali tidak diuraikan.

Menurut Petrus, Mahfud MD menjelaskan bahwa negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang kepada Perusahaan, tetapi sama sekali tidak menjelaskan tentang apakah pemberian hak kepada Perusahaan itu melanggar hak-hak atas tanah warga Pulau Rempang atau tidak, dan mengapa tidak melihat alas hak dan kedudukan hukum 16 Suku Adat Kampung Tua di Pulau Rempang yang masih eksis dan wajib di lindungi, tetapi malah mau digusur.

“Yang simpangsiur dari penjelasan Mahfud MD adalah adanya Surat Keputusan (SK) terkait Pemberian Hak Atas Tanah itu dikeluarkan pada tahun 2001 dan 2002, entah hak apa, kepada siapa dan dengan cara bagaimana, semua tidak transparan dan tidak akuntabel, karena berbeda sumber data atau disengaja di antara pejabat yang satu dengan yang lain,”ujarnya.