Pengungsi Rohingya Putus Asa di Tengah Ketidakpastian Masa Depan di Indonesia

Sayyid pun berharap agar Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengangkat persoalan Rohingya dalam pertemuan para pemimpin G20 agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap mereka di Myanmar.

“Dari negara-negara Asia seperti Bangladesh, Thailand, India, Malaysia, Indonesia, saya lihat paling siap membantu adalah Indonesia,” ujarnya.

Atika Yuanita, ketua Perkumpulan SUAKA, LSM yang membantu pengungsi, mengatakan pengungsi Rohingya mengeluhkan masalah dukungan keuangan, penyewaan rumah, dan akses pendidikan.

“Target kami setidaknya pemerintah membentuk regulasi setingkat undang-undang di Indonesia untuk pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi,” ujarnya kepada BenarNews.

Siti Ruhaini Dzuhayatin, tenaga ahli utama di Kantor Staf Kepresidenan tidak segera memberikan komentar saat dimintai keterangan oleh BenarNews.

Keadilan

Ketua Tim Pencari Fakta Internasional PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman, mengungkapkan sampai sekarang etnis Rohingya masih belum mendapatkan keadilan, 5 tahun sejak terjadi genosida terhadap kelompok etnis Muslim yang menjadi minoritas di negara tersebut.

“Hal-hal serupa seperti yang dialami Rohingya juga dialami etnis-etnis lain di Myanmar sehingga menguatkan temuan-temuan yang selama ini ada di PBB bahwa Tatmadaw menjadi sumber kekerasan di Myanmar,” ucap Marzuki dalam acara diskusi memperingati 5 tahun genosida Rohingya di Jakarta pada Jumat.

Tatmadaw adalah sebutan lain untuk militer Myanmar.

Dia mengatakan di Dewan HAM PBB sudah menerima usul untuk membentuk pengadilan ad hoc bagi mereka yang diduga terlibat dalam tindakan-tindakan genosida.

“Pengadilan ini itu dapat menindaklanjuti temuan-temuan soal masalah Myanmar di PBB,”

Marzuki pun mengusulkan agar 25 Agustus ditetapkan sebagai Hari Rohingya untuk peringatan terhadap kekerasan yang mereka alama.

“Jika ini dilakukan, maka kelompok Rohingya merasa ada pengakuan identitas,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan persoalan Rohingya menjadi bagian dari konsensus lima poin ASEAN yang disetujui pemimpin Asia Tenggara tahun lalu.

“Jadi ada baiknya kita bisa menunggu KTT selanjutnya untuk melihat bersama sikap ASEAN terhadap Myanmar,” terangnya. Konferensi tingkat tinggi ASEAN dijadwalkan bulan November.