Polemik Pulau Rempang, Senator Richard Pasaribu: Jangan Sampai Masyarakat jadi Korban

BATAM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari wilayah Kepri, Richard Pasaribu angkat bicara soal polemik pengembangan Pulau Rempang. Pada Rabu(23/8) kemarin, ribuan warga melakukan unjuk rasa di bundaran BP Batam menolak relokasi 16 kampung tua di Pulau Rempang-Galang.

“Kita prihatin kejadian(unjuk rasa) semalam, terjadi riak-riak dari masyarakat, tapi secara umum sebetulnya kita menyambut investasi karena membawa dampak yang positif bagi perekonomian kita, baik di Batam, Kepri dan seluruh Indonesia. Tapi selain mendukung, investasi ini haruslah punya konsep yang tidak sama dengan gaya lama seperti orde baru, biarlah hak kehidupan masyarakat tetap dijunjung, dan jangan sampai masyarakat jadi korban,”tegasnya kepada wartawan ketika menggelar konferensi pers di Malawa Teh Tarik Belakang Padang, Batam Center, Batam, Kamis 24 Agustus 2023.

Ia juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghentikan upaya-upaya intimidasi kepada masyarakat yang ada.

“Kita mohon kepada pemerintah apalagi aparat penegak hukum agar jangan ada intimidasi ataupun tekanan. Ini tidak baik, jaman sekarang beda dengan jaman orde baru, dan jangan sampai dikorbankan masyarakat. Pendekatannya harus ada konsep adil bijaksana tapi dengan secara komprehensif, karena investasi sebesar ini untuk memakmurkan masyarakat dan negeri dan tentu saja para investor punya hitungan bahwa dia untung, tidak mungkin investor datang dan rugi,”ujarnya.

Richard juga menyoroti soal keberadaan 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang-Galang.

“Kita sudah tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Rempang-Galang ini sudah ada yang ratusan tahun secara turun-temurun dan sudah dipetakan ada 16 Kampung Tua. Identifikasi kampung tua ini supaya menjadi perhatian serius, supaya mereka bisa hidup layak dan memperhatikan marwah kehidupan mereka, dalam hal kearifan lokal maupun budaya setempat. Kita tahu bahwa budaya kita Tanah Melayu bagaimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung, dan hormatilah marwah masyarakat Melayu yang sudah tinggal lama di Rempang dan Galang,”jelasnya.

Ia berharap pemerintah supaya berfikir bagaimana rakyat bisa senang dalam investasi yang bertujuan menghasilkan devisa untuk negara dan masyarakat.

“Janganlah bertindak seolah-olah masyarakat yang sepuluh ribu jiwa ini tidak ada atau tidak eksis, serta merta dipinggirkan, itu yang saya tidak sepakat. Pemerintah fikirkanlah bagaimana negosisasi, kan juga ada UWTO sampai belasan triliun, bisa dibuat suatu fasilitas, disubsidi supaya investor juga perhatikan kawasan yang komprehensif dan menyeluruh bagi masyarakat yang ada di Rempang dan Galang,”tegasnya.

Richard menanggapi positif terkait adanya rencana pemberdayaan masyarakat Rempang-Galang terhadap pengembangan kawasan Rempang Eco City.

“Itu ide yang bagus sekali karena begini, investor itu akan lebih untung apabila merekrut masyarakat setempat apakah dia cocok di level bawah, menengah, dan seterusnya. Karena itu akan menjadi suatu keterikatan karena masyarakat akan menjaga dan membela jalannya investor ini, karena memang ada timbal balik yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat atas perekrutan tersebut. Ini sebuah konsep yang bagus,” kata dia.

Terkait permasalahan dan pengembangan kawasan Rempang Eco City ini, ia mengaku akan berkomunikasi dengan Ketua Komite II DPD RI, supaya bisa menjadi rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Kementerian terkait.

“Itu akan menjadi agenda kami sebagai anggota DPD RI di gedung Senayan sana,” pungkasnya./Shafix