Polisi Diminta SP3 Kasus yang Menjerat 3 Warga Rempang

BATAM – Tim Advokasi Nasional untuk Rempang mendesak Polresta Barelang agar menghentikan proses penyidikan terhadap tiga warga Pulau Rempang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kericuhan pada 17-18 Desember 2024. Mereka menilai bahwa penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pada Selasa (11/2/2025), dua warga Pulau Rempang mendatangi Polresta Barelang untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan bagi ketiga tersangka.

Keterangan para saksi dianggap menguatkan bahwa ketiga warga tersebut tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Batam, Supriardoyo Simanjuntak mengatakan, keterangan saksi yang dihadirkan pada hari ini menunjukkan tidak adanya keterlibatan tiga warga tersebut dalam insiden yang dilaporkan.

“Dari keterangan saksi, diketahui bahwa ketiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka tidak melihat atau terlibat dalam pengikatan seorang karyawan PT MEG. Kedua, tidak ada tindakan dari ketiga tersangka yang melarang pihak PT MEG membawa korban. Ketiga, saksi juga menemukan beberapa cutter dalam tas karyawan PT MEG yang seharusnya menjadi bagian dari penyelidikan,” kata Supriardoyo di Polresta Barelang.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa unsur dugaan perampasan kemerdekaan yang disangkakan tidak terpenuhi. Justru, pada saat sebelum terjadinya kericuhan, warga hanya menuntut agar proses hukum berjalan adil terhadap pihak PT MEG.

Sementara itu, perwakilan Tim Advokasi Nasional untuk Rempang, Sopandi menilai fakta-fakta tersebut cukup menjadi dasar bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Ia turut membeberkan bahwa waktu kejadian yang dilaporkan juga tidak sesuai dengan keberadaan ketiga tersangka di lokasi.

“Ketiga warga yang dijadikan tersangka baru hadir di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, sedangkan laporan perampasan kemerdekaan disebut terjadi pada pukul 19.10 WIB. Tidak lama setelah mereka tiba, pihak Polsek Galang juga sudah ada di sana. Dengan fakta ini, seharusnya penyidik berani mengambil langkah menghentikan perkara ini,” tegas Sopandi.

Di sisi lain, Sopandi turut mempertanyakan tindak lanjut laporan yang diajukan oleh warga Sembulang Hulu terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan yang terjadi dalam insiden tersebut.

“Sampai saat ini, kami belum menerima surat pemberitahuan status tersangka dari laporan warga. Kami hanya mengetahui dari pemberitaan bahwa ada dua tersangka, tetapi tidak jelas dari laporan mana dan bagaimana proses hukumnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Polresta Barelang harus serius dalam menangani laporan tersebut dengan mencari pelaku yang bertanggung jawab berdasarkan keterangan saksi yang telah disampaikan.

Di lokasi yang sama, pendiri Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LSBH-MK), Ahmad Fauzi menilai, penetapan tiga warga Pulau Rempang sebagai tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kehadiran saksi hari ini semakin menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh tiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya penyidikan ini segera dihentikan,” kata Fauzi.