Menurut Fauzi, desakan penghentian perkara juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Tercatat, hingga saat ini sekitar 53 lembaga atau organisasi telah menyurati Polresta Barelang agar status tersangka terhadap ketiga warga tersebut dicabut.
“Salah satunya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang secara resmi telah mengirimkan surat desakan kepada pihak kepolisian. Jika Kapolres tetap bersikeras melanjutkan penyidikan, maka dasar hukumnya semakin tidak jelas dan justru menunjukkan bahwa ini adalah kriminalisasi yang dipaksakan,” tegasnya.
Selain itu, Fauzi juga meminta Kapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Asep Safrudin untuk bersikap objektif dalam mengawasi penanganan perkara ini di Polresta Barelang.
“Kami juga berharap agar Kapolda turut mengawasi. Ini Kapolda Kepri yang baru, yang cukup segar. Seharusnya Kapolda Kepri harus turut mengawasi proses hukum yang terjadi di Polresta Barelang ini. Karena persoalan di Polresta Barelang, khususnya terkait masyarakat Rempang dan PT MEG, tidak bisa dibilang biasa-biasa saja. Kami menemukan banyaknya ketidakprofesionalan Kapolresta Barelang, tendensius terhadap masyarakat Rempang Galang. Kami tidak tahu apa alasannya. Yang pasti, dari beberapa pernyataan dan tindakan menunjukan ketidak profesionalan serta tidak objektif,” tutupnya./PT
Page: 1 2
Usai rilis data inflasi Amerika Serikat, pergerakan harga emas dunia diperkirakan masih berpotensi melanjutkan penguatan…
Bandung – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung mencatat keberhasilan dalam menjaga…
Tahun 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan Program Cyber Security BINUS University di ranah keamanan…
Pensiun dini sering terdengar seperti mimpi besar. Bayangannya hidup lebih santai, waktu lebih fleksibel, dan…
DJI FlyCart 100 dirancang untuk mendukung pengiriman logistik udara tanpa pendaratan di lingkungan dengan keterbatasan…
Memulai usaha selalu diawali dengan harapan. Produk sudah siap, konsep sudah dipikirkan, dan semangat masih…
This website uses cookies.
View Comments