Problem Integritas: Tanda Tangan Kepala Daerah Berharga Ratusan Juta

Sedangkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono divonis 3 tahun penjara karena memberi suap.

“Setelah diperiksa sebagai saksi, dua kali. Memang Pak Dandan bukan bagian dari OTT,” kata Layung.

Dalam tuntutannya, jaksa KPK memperlihatkan kedekatan Dandan dan wali kota Yogyakarta sepanjang proses pengurusan izin tersebut. Wali kota, misalnya, mengirim pesan melalui aplikasi percakapan bahwa dirinya akan berulang tahun, yang seolah menandakan dia menginginkan hadiah.

KPK juga memiliki foto-foto kedekatan Dandan dan wali kota, termasuk semua perbincangan di aplikasi percakapan terkait transaksi perizinan itu.

Keduanya, diakui Layung, memang kawan lama sejak Haryadi belum menjadi wali kota.

“Pertanyaannya, apakah jika seorang kawan ini telah menjadi seorang pejabat, ini sahabatnya tidak boleh ketemu,” ucap Layung.

Integritas Kunci Utama

Baharuddin Kamba dari Jogja Corruption Watch menyebut kasus ini membuktikan bahwa sistem perizinan secara daring belum efektif.

“Artinya, dengan sistem yang selama ini sudah terbangun, ternyata tidak bisa menutup terjadinya peluang-peluang penyalahgunaan wewenang,” ujar Kamba kepada VOA.

Dalam sistem ini, sebenarnya pihak yang meminta izin sudah tidak memiliki kesempatan bertemu dengan aparat pemerintahan. Jika seluruh syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka dinas perizinan di pemerintah daerah manapun wajib mengeluarkan izin yang diminta. Salah satu potensi penyimpangan muncul ketika pengusaha tidak mau memenuhi syarat-syarat itu, dan berharap ada keistimewaan, misalnya soal waktu atau dalam kasus apartemen, adalah soal tinggi bangunan.

“Misalnya para pengusaha maunya cepat, dengan cara menyuap kan terbukti bisa. Dalam kasus di Yogyakarta ini misalnya, pengusaha minta 40 meter, tetapi aturan kan maksimal 32 meter,” lanjut Kamba.

Penambahan ketinggian bangunan hingga delapan meter itu, katanya, dilakukan melalui intervensi wali kota. Intervensi itu muncul, karena pendekatan dari pengusaha. Aturan dan sistem perizinan yang sudah ditetapkan, akhirnya tidak banyak berperan.

“Dengan melakukan intervensi, melakukan penekanan baik pembicaraan melalui telepon, maupun dalam rapat-rapat,” papar Kamba mengenai bagaimana kedua belah pihak mengakali aturan yang ada.

Kamba sepakat, setelah semua sistem diperbaiki, integritas adalah kunci. Seluruh pejabat di Indonesia sudah menandatangani Pakta Integritas untuk tidak melakukan korupsi, tetapi nyatanya janji itu tidak terbukti.

“Ini persoalan integritas. Mau sebagus apapun sistem aturan yang dipakai, integritas itu tetap pertaruhan. Tanpa integritas, maka hancurlah sistem yang ada. Jadi, menurut saya, yang diperbaiki jangan hanya sistemnya saja, tetapi juga manusianya, khususnya pada persoalan integritas,” papar Kamba. /VOA