Relokasi Perusahaan China, Vietnam Salip Indonesia

JAKARTA-Indonesia di mata investor dinilai kurang ‘seksi’ dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Thailand dalam hal relokasi perusahaan dari China.

Presideb Joko Widodo tidak mampu menutupi rasa kecewa kepada jajaran Kabinet Kerja, karena Indoneaia masih dianggap kurang menarik oleh sebagian investor.

Hal ini terbukti dari laporan Bank Dunia, dari 33 perusahaan yang hengkang dari China ke negara lain, justru tidak ada satu pun yang memilih indonesia sebagai lokasi usaha yang baru, melainkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

“Dari investor-investor yang kita temui, dan catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada kita, 2 bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih Vietnam, 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Enggak ada yang ke kita,” kata Jokowi di depan para menteri kala membuka rapat terbatas yang membahas perkembangan perekonomian dunia.

Hal tersebut juga mendapat sorotan dan tanggapan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, ia mengakui bahwa Indonesia kurang kompetitif dibanding negara-negara kompetitor.

Namun, ia mengapresiasi perubahan positif Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, negara tetangga dianggap lebih konsisten melakukan perubahan.

Menurutnya, negara-negara tersebut mampu mengubah kebijakan menjadi ramah bagi pebisnis (business friendly), jauh lebih cepat, dan lebih berorientasi layanan daripada di Indonesia.

“Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi memang sudah melakukan perubahan yang positif, tetapi negara lain juga melakukan hal yang sama. Malah negara-negara seperti Vietnam dan Thailand jauh lebih konsisten dan lebih serius dalam melakukan perbaikan iklim investasi di negara mereka,” kata Shinta, Kamis (05/09/2019).

Kalangan analis juga mengungkapkan beberapa masalah yang membuat investor lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia, terutama dalam urusan berinvestasi.

“Masalahnya sering kali investasi dari investor di Indonesia itu sulit direalisasikan,” kata Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah, Jumat (06/09/2019).

Masalah-masalah yang dimaksud yakni pembebasan lahan, sistem perizinan online yang belum optimal, inkonsistensi kebijakan, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron.

“Belum lagi masalah buruh, pengupahan. Sudah jelas kita kalah, karena di Vietnam tidak ada masalah seperti ini. Mereka negara sosialis, lahan tersedia. Ini (masalah di Indonesia) sangat tidak bisa diterima investor,”

Atas persoalan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bakal memangkas habis regulasi yang menghambat investasi. Hal ini menindaklanjuti rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan menteri beberapa hari lalu.

“(Regulasi) yang mana saja yang nggak perlu (akan dipangkas),” kata Darmin di kantornya, Jumat (06/09/2019).

Ia menambahkan, pihaknya saat ini sedang mengidentifikasi perizinan mana yang tidak berguna untuk segera dihilangkan. Begitu juga dengan rekomendasi-rekomendasi terkait.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama menteri Kabinet Kerja menyampaikan kekecewaan setelah Indonesia dinilai kalah bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi.

 

Artikel ini disadur dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20190907171324-4-97814/masalah-lahan-hingga-izin-ribet-bikin-ri-tak-dilirik-investor