Richard Pasaribu Minta Menteri ATR/Kepala BPN Percepatan Reforma Agraria di Kepri

KEPRI – Pada Rapat Kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kelala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, (5/9), Hadi Tjahjanto menjelaskan capaian-capaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam program Reformasi Agraria dan penyelesaian berbagai konflik tanah.

Dr. Richard Pasaribu, Senator Kepulauan Riau yang ikut dalam rapat tersebut meminta supaya Hadi Tjahjanto segera mempercepat Reforma Agraria Di Kepri.

Ada berbagai masalah pertanahan yang disampaikan oleh Richard Pasaribu untuk diselesaikan Kementerian ATR/BPN pada kesempatan itu. Di antaranya terkait masalah penyelesaian legalisasi aset tanah transmigrasi di Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna yang sampai saat ini belum selesai.

“Pak Menteri, ada begitu banyak persoalan pertanahan yang terjadi di Kepri, salah satu yang baru-baru ini kami kunjungi di Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, yang sampai saat ini legalisasi aset tanah transmigrasi di sana belum tuntas. Mohon segera dituntaskan Pak Menteri, kita harap kerja sama lintas sektornya harus mantap, biar masalah ini tidak berlarut-larut,” pinta Richard.

Selain itu, Richard Pasaribu juga meminta Kementerian ATR/BPN di daerah agar proaktif memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait masalah yang mungkin timbul, ketika mereka menjual tanahnya kepada perusahaan tambang.

“BPN di daerah harus proaktif Pak, mengedukasi masyarakat terkait tanah yang akan dijadikan lokasi tambang, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Jangan sampai BPN hanya menunggu di kantor tapi juga harus turun ke lapangan memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat,” pinta Richard.

Beberapa persoalan lahan dan pemanfaatan ruang di Kota Batam yang menjadi sorotan Richard Pasaribu agar segera dituntaskan yaitu: permasalahan hutan lindung dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas bernilai strategis (DPCLS), dan persoalan Kampung Tua.

“Di Kota Batam masalah hutan lindung dan DPCLS, serta persoalan kampung tua yang sampai saat ini masih berlarut-larut, mohon segera dicari jalan keluarnya Pak, sekali lagi kerja sama lintas sektornya harus bagus, supaya masalah ini segera tuntas.” Terang Richard.