Hal yang dianggap berbahaya lainnya, kata dia, kru kapal MT Arman 114 yang berada di atas kapal tersebut sudah selama satu tahun berada di atas kapal dan dikhawatirkan kondisi psikologis para kru ini sudah mengalami gangguan lantaran tidak menginjak daratan.
“Bagaimana nanti mereka ini sudah gila dan membakar kapal ini? Siapa yang akan bertanggungjawab? Mereka (Para Kru) ini sudah seperti dipenjara di atas kapal,” bebernya.
Soleman B Ponto menyebut, usai putusan Pengadilan menyatakan bahwa barang bukti kapal dan cargo (Muatan) menjadi Barang Milik Negara karena telah dirampas. Para kru tersebut menurutnya harus segera diturunkan atau diganti (Change Crew).
“Tapi, karena kapal ini posisinya di laut tentu ada persyaratan untuk melakukan change crew ini. Minimal itu 1/3 (Sepertiga) kru harus ada di kapal dan tidak boleh dibiarkan kapal itu kosong. Namun, praktiknya sampai hari ini ditahan-tahan,” ungkapnya.
Ditanya oleh wartawan, usai putusan Pengadilan mengatakan bahwa kapal dan cargo (Muatan) dirampas untuk Negara dan saat ini statusnya menjadi Barang Milik Negara. Pihak mana yang berwenang untuk melakukan penjagaan terhadap Barang Milik Negara tersebut? Ia mengatakan, merujuk pada Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, jika kapal ini sudah dirampas Negara dan posisinya masih di atas laut. Maka, yang berlakulah Undang-undang tersebut.
“Yang memiliki wewenang ada tiga instansi. Yaitu, KPLP, TNI AL dan Polairud. Mereka bertiga ini yang seharusnya mengamankan kapal ini dan kalau terjadi apa-apa pasti mereka ini yang akan ditanya. Maka, hari ini saya bawa KPLP dan angkatan Laut (TNI AL) untuk ikut melihat langsung kapalnya. Yang mana sewaktu-waktu kalau jangkarnya putus atau jangkarnya menggaruk pipa-pipa gas/minyak dan kabel fiber optik akan menjadi bom waktu bagi Batam, Singapura dan sekitarnya,” pungkas aktivis dan pemerhati kemaritiman Republik Indonesia tersebut./Shafix
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
