Sidang Perdana, Jaksa Beberkan Kronologi Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Batam

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

BATAM – Jaksa Penuntut Umum(JPU) membacakan dakwaan terdakwa Asril selaku Sekretaris Dewan(Sekwan) Non Aktif terkait kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi Pimpinan DPRD Kota Batam periode 2017-2019 di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jumat(28/8/2020).

Persidangan kasus ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan didampingi Hakim Anggota Suherman dan Albiferri.

Dalam dakwaan, JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan Primer Pasal 2 ayat(1) dan dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Batam, Hendarsyah Yusuf Permana menjelaskan kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat terdakwa Asril.

Kata Hendarsyah, terdakwa diduga sudah merencanakan perbuatan sejak akhir tahun 2016 sejak awal diangkat sebagai Sekwan DPRD Kota Batam.

“Anggaran mamin yang sebelumnya tidak ada, disuruh dimasukkan ke DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” ujarnya kepada SwaraKepri, Sabtu(29/8/2020).

Dikatakan bahwa terdakwa diduga memaksa pejabat-pejabat yang ditunjuk baik PPK atau PPTK atau PPHP melakukan proyek fiktif dengan cara meminjam perusahaan seolah-olah ada pengadaan mamin.

“Pejabat yang ditunjuk tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa, mereka semua menolak melaksanakan, akan tetapi dipaksa dengan ancaman akan dipindahkan kalau tidak mau,” jelasnya.

Kata dia, setelah uang cair di rekanan, uang kemudian diambil PPTK dan disetorkan kepada terdakwa Asril, dimana rekanan mendapatkan fee antara 4% sampai 7%.

“Para pejabat mendapatkan uang hasil dugaan korupsi dari setoran yang diserahkan kepada terdakwa Asril. Uang tersebut sudah disita pada saat penyidikan,” terangnya.

Kata dia, terdakwa diduga menikmati hasil sebagian besar uang hasil kejahatan.

“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa dugaan korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat yang telah ditunjuknya,”tandasnya.

Untuk diketahui, persidangan kasus ini akan kembali di gelar pada bulan September 2020 mendatang dengan agenda mendengarkan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa.

(RD_JOE)