Ia menjelaskan bahwa sengketa lahan ini berawal sejak tahun 2020 ketika BP Batam mencabut alokasi lahan PT ECD berdasarkan Surat Pembatalan Alokasi Lahan Nomor 105 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020.
“Atas pencabutan alokasi lahan tersebut, klien kami melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Gugatan itu berjalan hingga upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agung RI,”jelasnya.
Roy mengatakan setelah upaya hukum di PTUN tersebut kandas di Mahkamah Agung, BP Batam memberikan alokasi lahan milik kliennya kepada PT TKP, padahal lahan tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB).
“Setelah mengetahui pengalokasian lahan tersebut kepada PT TKP, klien kami mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Batam pada Tahun 2023. Pada perkara tersebut, PT TKP masuk sebagai penggugat intervensi. Dalam perkara ini pihaknya masih mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali(PK) di Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Juli 2025,”terangnya.
Kata Roy, pada tanggal 17 September 2025 pihaknya menerima surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Batam atas putusan perkara tersebut.
“Kami sangat dirugikan dengan adanya pelaksanaan esekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan PT TKP kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Pelaksanaan eksekusi tersebut cacat hukum karena lahan tersebut masih memiliki sertifikat HGB yang masih berlaku dengan PT ECD selaku pemegang hak,”tegasnya.
Menurut Roy, Tindakan BP Batam yang mengalokasikan lahan kepada PT TKP padahal BP Batam mengetahui bahwa PT ECD masih memiliki sertifikat HGB yang masih berlaku adalah perbuatan melawan hukum.
“Eksekusi yang telah dilaksanakan menimbulkan kerugian kepada klien kami yakni kerugian materil dan moril,”ujarnya./RD
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
