Sikap Tegas Warga Rempang soal Adanya Pengembalian Lahan ke BP Batam

“Memang tidak ada masyarakat yang menyerahkan tanah atau lahan mereka kepada pemerintah dalam hal ini BP Batam. Perlu untuk diketahui, jauh sebelum Indonesia ini ada, para nenek moyang kami sudah memperjuangkan tanah-tanah tersebut. Tugas kami menerima zuriat dari mereka kami akan mempertahankan tanah itu sampai ada koordinasi yang baik, penyelesaian yang baik oleh pemerintah terutama Presiden,” katanya.

Selain itu, sampai saat ini pihaknya masih berharap ada sebuah konsolidasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya BP Batam, tapi konsolidasi nasional, bila perlu KERAMAT yang pergi ke Jakarta tidak ada masalah mengenai hal tersebut.

“Intinya, secara bersama-sama ada dua marwah yang harus kita jaga yakni, marwah negara dan marwah bangsa Melayu. Kedua hal ini harus sama-sama kita jaga dan kita jadikan nomor satu. Kalau seperti itu saya rasa hal ini tidak ada lagi masalah. Kalau kita berpikir marwah negara dinomor satukan, sementara marwah Melayu dihilangkan saya rasa ini akan terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan,” ujarnya.

Ia berharap kepada pemerintah khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) dan keamanan agar bersama-sama menjaga Bhabinkamtibmas karena itu adalah langkah-langkah yang baik. Jika pun memang ada kepentingan yang sifatnya mendadak dan mendesak pengurus KERAMAT sangat membuka diri dan mari secara bersama bedah permasalahan ini.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, mari sama-sama kita lepaskan ego kita masing-masing, marwah negara kita junjung tinggi, marwah wilayah tanah adat sama-sama kita junjung, InsyaAllah masalah ini selesai,” pungkasnya./Shafix