Soal Dualisme Kewenangan, DPR Minta Pemko dan BP Batam Bersinergi dengan Baik

BATAM – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk membahas soal dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota(Pemko) dan Badan Pengusahaan(BP) Batam di Graha Kepri, Selasa(18/4).

Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengharapkan agar antara Pemko dan BP Batam saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi.

“Kami dari Komisi II DPR RI mendorong adanya koordinasi antara Pemkot dan BP Batam bisa bersinergi dengan baik,” ungkap Rufinus.

Ia menyesalkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang sangat jauh antara Batam dan Malaysia saat ini.

“Saat ini jomplang (kesenjangan) ekonomi ini terjadi, yang tadinya Johor itu belajar ke Batam justru sekarang orang (pengusaha) larinya ke Johor, ini kan aneh,” ujar politisi Partai Hanura itu.

Sementara anggota Komisi II DPR RI, KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy dari Fraksi PPP meyakini adanya “pencengkeraman” pihak asing yang ingin membuat Batam tidak maju.

“Saya yakin ada pencengkeraman pihak asing yang ingin membuat Batam ini tidak maju,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga mengungkapkan kekhawatirannya.

“Kalau kisruh seperti ini terus, maka dalam kacamata intelijen, memang ada tangan-tangan yang ingin seperti ini,” jelas Nurdin.

Ia mengharapkan DPR RI bisa membantu penyelesaian tumpang tindih regulasi yang menyebabkan kekisruhan di Batam.

“Kami ingin ini cepat selesai,” tegas Nurdin saat menutup pertemuan dengan DPR RI

 

 

Penulis : Siska

Editor   : Rudiarjo Pangaribuan