JAKARTA – Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta penjelasan ke Pemerintah Singapura dinilai sudah benar oleh Ekonom Senior Kenta Institute, Eric Alexander Sugandi.
Hal ini terkait rencana Perbankan Singapura yang akan melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dana maupun asetnya di Singapura, yang akan mengikuti program tax amnesty.
Laporan yang akan disampaikan kepada Financial Action Task Forces (FATF )tersebut dikabarkan dapat menjadi dasar bagi kepolisian Singapura untuk melakukan investigasi atas keterlibatan peserta tax amnesty dalam kegiatan kriminal penghindaran pajak.
“Pemerintah tidak perlu terlalu pusingkan Singapura, fokus saja di implementasi tax amnesty,” kata Eric di Jakarta, Minggu (18/9/2016).
Ketika ditanya apakah hal tersebut bisa diisyaratkan sebagai langkah Singapura menjegal tax amnesty, Eric mengaku, sependapat dengan analisa tersebut. Meski pemerintah Singapura sudah membantah ada niat menjegal program tax amnesty. “Inisiatif mungkin dianggap datang dari perbankan, bukan dari pemerintah,” katannya.
Dia melihat perbankan Singapura khawatir akan ada outflows dana dari WNI yang diparkir di Singapura ke Indonesia sehingga kuras likuiditas mereka.
Lebih lanjut dia mengatakan, apa yg bisa dilakukan kemenkeu adalah merevisi target penerimaan tax amnesty ke level yg lebih realistis jika target sekarang dipandang terlalu tinggi, memperpanjang deadline jika diperlukan, dan menonjolkan aspek insentif untuk bujuk wajib pajak (WP).
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penjelasan teknis sampak detail dalam proses sosialisasi agar wp tidak bingung.
“Sudah lumayan yang masuk, walau masih jauh dari target,” tuturnya.
Berita Satu
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
