TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul berjanji akan tetap mempertahankan 800-an tenaga honorer di lingkungan Pemko, kecuali jika ada surat resmi dari Pemerintah Pusat.
“Jika pemerintah pusat menghapus honorer tanpa solusi, saya tidak setuju, kalau ada solusi untuk mereka (honorer) ya oke,” tegas lelaki yang akrab disapa Ayah itu pada Jum’at (24/1/2020) siang di KM 10 Tanjungpinang.
Dikatakan Syahrul, saat ini tidak ada lagi penerimaan honorer untuk untuk di daerah, karena honorer yang saat ini dipertahankan dan akan diupayakan menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Makanya sekarang ini, Pemda di-setop tidak boleh menerima tenaga honorer lagi, karena yang ada saat ini akan diupayakan menjadi PPPK dan itu ada tahapannya,” ujar Syahrul.
Sebelumbya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, kesepakatan antara Komisi II DPR RI bersama PAN-RB dan BKN merupakan kesepakatan awal.
“Ini barulah kesepakatan awal, untuk kepegawaian pemerintah itu hanya ada dua, yakni PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” ujarnya, Kamis (23/1/2020) siang, di Gedung Daerah.
Namun dibalik kesepakatan itu, Dede bertanya-tanya bagaimana dengan honorer sekolah, bagaimana dengan nasib honorer yang sudah lama mengajar di sekolah-sekolah.
“Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana dengan honorer sekolah, kan banyak honorer yang dipanggil sekolah. Atau nantinya mereka akan menjadi PPPK sekolah atau bagaimana hal itu belum terjawab karena ini merupakan kebijakan komisi II, saya belum bisa berkomenter banyak,” tegas dede.
(Ism)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
