politik – Laman 28 – SWARAKEPRI.COM

Puluhan Siswa SMA Demo Kantor DPRD Batam

BATAM – Sebanyak 35 pelajar SMA Negeri II Batam melakukan aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Kamis...

1.5K

POLITIK

Terkait Ranperda Penanaman Modal, Kadin Soroti Sinergitas Pemko dan BP Batam

BATAM – Menjelang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanaman Modal, Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Kepri mengharapkan sinergitas antara Pemerintah Kota dan Badan...

POLITIK

ARBB Demo BP Batam, Edy Susilo : Kami Minta Seluruh Lahan Tidur Dicabut

BATAM – Aliansi Rakyat Batam Bergerak (ARBB) akan memulai aksi unjuk rasa di Badan Pengusahaan(BP) Batam hari Kamis(15/12/2016) mendatang. Aksi ini merupakan...

2.5K

POLITIK

Warga Perumnas Sagulung Tolak Alokasi Lahan KSB ke PT. BRB

BATAM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait permasalahan lahan Kavling Siap Bangun(KSB) seluas 2000 meter...

2.4K

POLITIK

DPRD Batam Minta Eksekusi Lahan Kampung Harapan Dihentikan Sementara

BATAM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam merekomendasikan eksekusi lahan milik PT Kencana Maju Raya Jaya di Kampung...

POLITIK

Pansus Siapkan Sanksi Tegas Bagi Pengelola Parkir Nakal

BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) Perubahan Perda No.1 tahun...

POLITIK

Tagih Janji Menko Darmin, ARBB akan Demo BP Batam Sebulan Penuh

BATAM – Aliansi Rakyat Batam Bergerak (ARBB) direncanakan akan melakukan aksi unjuk rasa selama satu bulan penuh mulai dari tanggal 13 Desember...

POLITIK

Panja Perubahan Tatib DPRD Batam Dibentuk, Ricky Indrakari jadi Ketua

BATAM – Perubahan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang diusulkan 6 fraksi akhirnya di setujui dalam rapat paripurna...

1.7K

POLITIK

Pansus Sistem Kesehatan Kembali Minta Perpanjangan Waktu

BATAM – Panitia Khusus(Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sistem kesehatan kembali meminta perpanjangan waktu selama 30 hari kerja sebelum pengambilan keputusan. Hal...

POLITIK