Sementara itu, Wakil Ketua KIP Kepri Ferry Manalu dalam pemaparannya menegaskan bahwa langkah paling strategis untuk membuat keterbukaan infomasi atau kehumasan itu menjadi garda terdepan.
“Ada istilah yang mengatakan bahwa seorang humas adalah cerminan dari lembaga yang diwakili. kalau tampilan humasnya itu tidak meyakinkan, persepsi kita lembaga yang dia wakili seolah-olah seperti itu. Maka kalau berbicara soal kehumasan, tentu hal-hal yang menonjol adalah transparansi,”jelasnya.
Ferry juga menjelaskan pentingnya peran humas di instansi secara khusus di lembaga pemerintah.
“Dasar kehumasan adalah Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan Undang-undang ASN No 5 tahun 2014 tengan Aparatur Sipil Negara. Ketika bicara humas dalam konteks pemerintah kita mengetahui tupoksi dari ASN. Tidak bisa kita mengetahui apa itu tupoksi dari ASN kalau kita tak baca undang-undang,”tegasnya.
Kata dia, berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008, harus difahami bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi.
“Penyelenggara pemerintah perlu diawasi oleh masyarakat, karena penyelenggara pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat.”ujarnya.
Meski demikian, ia juga menjelaskan bahwa ada informasi yang tidak boleh dibuka ke masyarakat yang pada prinsipnya juga untuk melindungi kepentingan publik yang bersifat terbatas.
“Semua masyarakat bisa mendapatkan informasi tapi ada juga yang tidak boleh dibuka”tegasnya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
