Kata dia, setelah sempat ditunda sehari, pada tanggal 17 Desember 2021 NGO Akar Bhumi Indonesia (ABI) dan kelompok nelayan Camar Laut Nongsa melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.
Empat nelayan dan 5 lima orang tim ABI juga turut hadir dalam rapat tersebut untuk menindaklanjuti permintaan audiensi yang diajukan seminggu sebelumnya.
Kata dia, nelayan dan pesisir bak ikan dan air yang tak terpisahkan, namun kenyataannya pembangunan di Kota Batam yang notabene daerah archipelago/kepulauan lebih banyak berpihak kepada perusahaan dari pada nelayan.
“Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pembangunan yang tak dilakukan secara benar telah merugikan masyarakat pesisir yang mengantungkan hidup pada hasil laut,” ujarnya kepada SwaraKepri, Sabtu (18/12/2021).
Menurutnya, sering kali kasus seperti ini, nelayan tidak mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Atau bisa dikatakan “ganti rugi sekali”.
Sebagai contoh, di daerah Putri Hijau Batu Aji, seorang nelayan hanya mendapatkan 300 ribu sampai 500 ribu sebagai sagu hati.
Padahal saat mangrove dan laut terjaga, dalam 3 jam mereka bisa menghasilkan 200 ribu dari tangkapan udang ataupun kepiting bakau.
Efek tercemarnya pesisir dapat dirasakan hingga bertahun-tahun dan selama itu pula nelayan mesti menanggung efek reklamasi.
“Kini, 6 jam mencari udangpun 1 kilo saja belum tentu dapat. Ini artinya ganti rugi yang diberikan sangat jauh dari nilai hilangnya pendapatan nelayan,” jelasnya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
