Terkait BLK Karimun, Rafiq Temui Menakertrans

KARIMUN – Harapan akan dibangunannya Balai Latihan Kerja (BLK) di Karimun bakal segera terwujud. Untuk mewujudkannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq langsung mengantarkan proposal pengajuan bantuan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

 

“Respon dari Menteri sangat baik, dia pun berkeinginan datang ke Karimun dalam waktu dekat ini. Disampaikannya juga tadi bahwa memang ada BLK di beberapa daerah yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu nanti Kementerian Ketenagakerjaan mungkin tidak lagi membangun workshop BLK kita secara komplit, melainkan secara tetapi bertahap,” ucap Rafiq.

 

Perencanaan pembangunan BLK, kata dia, mungkin dengan melakukan sharing bersama pemerintah daerah khususnya untuk Karimun, yang diminta untuk membuat Detailed Engineering Design (DED) pada tahun ini. Sedangkan gedung nantinya akan diserahkan kepada daerah yang membangun, kemudian peralatan atau mesin dan lainnya diserahkan ke pemerintah pusat.

 

“Pembangunan BLK itu akan melibatkan pemerintah pusat dan Karimun. Karimun menyediakan lahan dan bangunan, sementara peralatan di BLK disediakan oleh pusat. Kami yakin, pada akhirnya ini akan berkembang dengan besar, sehingga itu dapat diserahkan kepada daerah dan dikelola secara penuh,” jelas Rafiq.

 

Selain itu kata Rafiq, Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri juga meminta agar segera membentuk tim konsultasi tentang percepatan pembangunan BLK dari Kabupaten Karimun, yang didalamnya terdiri dari dinas terkait bersama anggota DPRD Kabupaten Karimun untuk segera berkoordinasi dengan dirjen di Ketenagakerjaan mengenai pembangunan sarana dan prasarana.

 

Kata Rafiq, rencana pembangunan gedung BLK itu diperkirakan akan selesai pada akhir 2017 mendatang. Dengan selesainya pembangunan gedung itu nantinya, maka pemerintah pusat akan menyiapkan semua peralatan penunjang seperti mesin di BLK itu, sehingga BLK tersebut dapat segera dioperasikan.

 

Menteri juga mengarahkan bahwa usulan workshopnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan perusahaan setempat. Seperti misalnya bidang kemaritiman, welder tatu las dasar dan lainnya. Hal itu pun nanti akan dikaji terlebih dahulu oleh tim mengenai workshop apa saja yang akan disiapkan.

 

Wacana pendirian BLK itu sudah lama disampaikan Aunur Rafiq, terlebih ketika dirinya melihat sulitnya tenaga kerja Karimun bersaing dengan tenaga kerja luar dalam merebut lapangan kerja di sejumlah perusahaan berskala besar seperti PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB), PT Oiltanking dan perusahaan asing lainnya.

 

“Pemkab dan DPRD Karimun sudah sepakat mengajukan proposal ke Menakertrans terkait pembangunan BLK. Proposal pengajuan BLK itu sudah rampung. Kami optimis, Pak Menteri bakal merespon dengan baik rencana ini, karena ini untuk kemajuan Karimun ke depan,” ungkap Rafiq dalam suatu kesempatan di Gedung Nasional, Rabu (17/2) lalu.

 

Menurutnya, pembangunan sebuah BLK di Kabupaten Karimun tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendati demikian pemerintah daerah akan terus mencoba untuk merealisasikannya. “Yang jelas kalau ada anggarannya pasti itu jadi prioritas. Kalau dari APBD sekarang ini kita tidak akan sanggup,” pungkasnya.

 

(red/HK)