Apalagi khalayak sudah bergeser menjadi khalayak aktif (active audiences) yang memilih dan mengambil sendiri informasi mana yang sesuai dan memberikan kepuasan terhadap apa yang mereka cari.
Oleh karena itu dituntut adanya adaptasi dari komunikator pemerintah, baik Kementerian/Lembaga dan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun sumber daya manusia bidang komunikasi publik, seperti Pranata Humas.
“Perubahan yang perlu dilakukan termasuk mengubah norma dan sudut pandang terhadap bagaimana melakukan pelayanan komunikasi kepada publik di ruang publik digital,” kata Usman Kasong.
Sebagai praktisi komunikasi publik, Pranata Humas memiliki peran yang strategis untuk terus mengawal setiap kebijakan dan program pemerintah hingga informasinya tersampaikan kepada masyarakat.
“Peran Pranata Humas dimulai dari menyerap aspirasi publik agar terakomodir dalam kebijakan hingga memastikan publik memahami dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah,” jelas Usman Kasong.
Pranata Humas harus dapat memitigasi isu di awal penyusunan strategi komunikasi, agar dapat mengidentifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.
“Salah satu hasil dari komunikasi publik yang baik adalah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil survei Edelman Trust Barometer yang dirilis tahun 2022 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi empat besar negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan,” papar Usman Kasong.
“Indonesia memiliki tingkat kepercayaan sebesar 76%, naik 6% dari tahun sebelumnya,” sambungnya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
