Categories: POLITIK

Warga Duriangkang tolak Pembangunan KSB di Fasilitas Umum

Warga Menduga HPL Disalahgunakan PT PLS  

 

BATAM – Warga Perumahan GMP Duriangkang, Sei Beduk Batam menolak rencana pembangunan Kavling Siap Bangun(KSB) oleh pihak PT PLS di lahan fasilitas umum yang ada.

 

Penolakan warga ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) di Komisi I DPRD Batam, Kamis(2/6/2016).

 

Menurut warga, PT PLS diduga telah menyalahgunakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan BP Batam, karena berencana membangun KSB di lahan fasilitas umum.

 

Buyung, salah satu warga mendesak BP Batam mengembalikan lahan tersebut sebagai fasilitas umum dan mencabut izin PT PLS yang berencana membanguna KSB dilahan tersebut.

 

“BP Batam harus kembalikan lahan itu kepada warga, kami bersedia bayar UWTO, kami minta lahan itu di kembalikan ke perencanaan pembuatan fasilitas umum, kalau jadi KSB pasti akan di perjual belikan,”ujarnya.

 

 

Disisi lain, pihak PT PLS mengaku sudah memperoleh izin dari BP Batam dan sudah mengeluarkan biaya banyak untuk melakukan pekerjaan tersebut.

 

Pimpinan PT PLS, Adam Damiri mengaku bersedia mengembalikan pengelolaan lahan ke BP Batam jika semua warga menolak pembangunan di Kelurahan Duriangkang.

 

“Saya bersedia mengembalikan ke BP Batam, tapi harus dengan hati nurani,”ujarnya.

 

Sementara itu Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam Andi Setiono mengatakan PT PLS mengajukan permohonan ke BP Batam untuk pemindahan warga Ruli GMP, tapi pada kenyataannya nya ada lokasi perumahan.

 

“Disini disebutkan pak, permohonan dari PT PLS tanggal 24 Februari 2016 untuk pemindahan warga ruli GMP,” jelasnya.

 

Penjelasan pihak BP Batam tersebut sempat membuat warga protes, karena menyatakan tempat tersebut adalah kawasan rumah liar.

 

Ketua DPRD Batam Nuryanto yang turut hadir dalam RDP tersebut meminta pihak perusahaan yang memiliki niat baik untuk membangun agar melalui proses yang tepat.

 

“Kepercayaan itu penting, niat baik saja tidak cukup kalau prosesnya tidak tepat dan melanggar aturan, kalau niatnya menolong harus baik caranya, jangan sampai wes nulung kepentung, udah menolong malah di pentungi,”ujarnya.

 

Ruslan Ali Hasyim selaku pimpinan rapat meminta agar permasalahan ini dapat dibahas lagi dengan penyelesaian yang lebih subtansi.

 

“Mari kita sama-sam menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan musyawarah, dan membahasnya lebih subtansi,”harapnya.

 

(red/tan)

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Kirim 5 Perwakilan CreatorHub, BRI Region 6 Semarakkan Bincang Santai Antar Region

BRI Region 6 menunjukkan komitmennya dalam mendorong kreativitas dan kolaborasi dengan mengirimkan lima perwakilan pekerja…

4 jam ago

Eksepsi Ditolak, Sidang Perkara Dju Seng Lanjut ke Pembuktian

BATAM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menolak eksepsi terdakwa Dju Seng anak dari Lim…

5 jam ago

Amerika Serikat Blokade Selat Hormuz, Bittime Soroti Dampaknya terhadap USDT/IDR

Kondisi geopolitik dunia saat ini sedang berada dalam tensi tinggi, menyusul langkah Amerika Serikat (AS)…

8 jam ago

Tangkap Tren Renovasi Hunian, BRI Finance Perluas Akses Pembiayaan Masyarakat yang Fleksibel

Kebutuhan akan hunian yang nyaman, fungsional, dan adaptif terhadap dinamika gaya hidup terus mengalami peningkatan…

8 jam ago

Dari Bauksit ke Baterai EV, MIND ID Bangun Rantai Hilirisasi Menuju Industri Masa Depan Indonesia

MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui…

9 jam ago

MiiTel Meetings Kini Dilengkapi Fitur Real-Time Talk Assistant

Solusi AI meeting analytics MiiTel Meetings yang dikembangkan oleh RevComm kini dilengkapi dengan fitur Real-Time Talk Assistant.…

9 jam ago

This website uses cookies.