BATAM – Sejumlah Warga Kampung Air, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, mengeluhkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah disalurkan beberapa waktu lalu. Mereka mengaku belum terdaftar dalam program pemerintah tersebut.
Delima, salah satu warga kampung Air mengatakan belum terdaftar bersama dengan beberapa temannya dalam data yang telah dikeluarkan Kementerian Sosial
“Kok tak ada nama nama kita? Padahal kami juga mau bantuannya,” ujarnya, Minggu(18/6).
Ia mengatakan, namanya telah terdaftar dalam penerima program Rastra, namun tidak terdaftar dalam Program Kartu Keluarga (KKS) Sejahtera yang merupakan salah satu program pemerintah pusat.
“Dulu kita dapat beras Rastra, yang di ambil di kantor lurah, tapi untuk yang ini(BPNT,red) nama saya tak ada,” jelasnya.
Dia berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk masyarakat yang tidak terdaftar dalam Program BPNT tahun ini.
“Kami minta kebijaksanaan dari pemerintah, kami juga berharap kami dapat menerima bantuan ini,” harapnya.
Ketua RT 02 Kampung Air, Wihelmus George meyakini data yang keluar dalam penyaluran BPNT masih menggunakan data lama, sehingga jumlah penerima kartu banyak mengalami perubahan.
“Ini yang keluar nama lama semua, orangnya sudah banyak tak ada di sini, malah yang sudah menerima Rastra tahun lalu tidak muncul. Saya kira data ini data tahun 2009 yang di pakai,” ujarnya, Senin(19/6).
Ia mengatakan ada puluhan warga di RT 02 yang tidak mendapatkan kartu BPNT.
“Yang dapat di RT 02 sekitar dua puluhan, yang belum dapat hampir tujuh puluhan,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Hasyimah menegaskan perlunya kordinasi yang baik dari pihak-pihak yang terlibat untuk pendistribusian kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar program ini terlaksana dengan baik dan samapai ke penerima manfaat.
“Kita harus bekerja sama, Lurah, TKSK, PKH harus proaktif, harus ada kontak yang baik antara pihak yang terlibat” ucapnya dalam rapat Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sahid Batam Center Hotel, Rabu (24/5).
Dia juga menjelaskan data BPNT dari Kementerian Sosial masih menggunakan data lama di tahun 2011, sehingga banyak perubahan penerima bantuan, sehingga harus ada langkah pemutahiran data baru.
“Data BPNT dari Kementerian setelah kami pelajari bersama pak wali, ternyata masih menggunakan data 2011, orang sudah meninggal, orang sudah pindah, orang yang sudah kaya muncul lagi, untuk memutahirkan data, berarti kita harus varivali, dan kalau sudah pindah, sudah meninggal tolong berikan keterangan dari setiap kelurahan,” jelasnya.
Penulis : Tatang Hidayat
Editor : Rudiarjo Pangaribuan