BATAM – Puluhan Nelayan Pulau Kasu, Belakang Padang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Batam untuk mempertanyakan soal aktivitas pendalaman alur laut yang dilakukan PT Pertamina, Jumat(9/9/2016) pagi.
Mereka menuding DPRD Batam tidak pro rakyat dan berpihak kepada PT Pertamina yang melakukan pengerukan alur laut, yang telah menyebabkan kerusakan biota laut dan menurunnya tangkapan ikan.
“DPRD berpihak kepada siapa?” ujar koordinator lapangan Askarmin saat berorasi.
Dia mengatakan, surat rekomendasi pekerjaan yang dikeluarkan Bappedal kota Batam pada 19 Februari 2016 kepada PT Pertamina (Persero) terminal BBM Pulau Sambu, tidak pernah disosialisasikan kepada warga, termasuk ijin dari BPM-PTSP tanggal 8 maret 2016.
“Rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan amanat yang disampaikan pada ijin, dampak yang ditimbulkan dari pendalaman alur laut yang mengakibatkan kelestarian biota laut menjadi rusak dan berakibat menurunnya tangkapan ikan,” jelasnya.
Dia meminta penjelasan dari Komisi III DPRD kota Batam, karena sudah dua bulan berjalan, belum ada sosialisasi dan kompensasi kepada nelayan yang ada.
“Dimana tugas DPRD sebagai pengawas dan jelaskan kemana uang kompensasi kami?” ucapnya.
Askarim juga meminta DPRD Batam segera memanggil pihak Pertamina untuk duduk bersama nelayan untuk menyelesaikan segala kewajibannya.
Werton Panggabean Menemui Pengunjuk Rasa
Anggota Komisi III DPRD Batam, Werton Panggabean menyambut baik kedatangan warga, dan mengajak mereka duduk bersama di ruang rapat serbaguna untuk mendengarkan keluhan mereka.
“Saya mewakili seluruh anggota DPRD menyambut baik kedatangan para warga dan akan menerima seluruh keluhan,” ujarnya saat menemui pengunjuk rasa.
Setelah menemui pengunjuk rasa, Werton mengakan para nelayan tersebut ke ruang serbaguna DPRD Batam untuk mendengarkan aspirasinya.
JEFRY HUTAURUK
Leave a Reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
