Xinyi Tetap Tertarik Investasi di Rempang, DPR RI Ingatkan Hak Warga

BATAM – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, memastikan bahwa Xinyi International Investments Limited masih berminat berinvestasi di Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Hal ini disampaikan meskipun proyek tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Xinyi Group, investor asal Tiongkok, berencana menanamkan investasi senilai Rp348 triliun hingga tahun 2080. Proyek ini merupakan bagian dari rencana pemerintah menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri terintegrasi. Namun, rencana tersebut memicu kontroversi karena dikhawatirkan mengancam hak masyarakat setempat, terutama terkait dampak sosial dan budaya.

“Mereka (Xinyi Group) masih punya ketertarikan, tinggal menunggu waktu yang tepat,” kata Todotua Pasaribu saat kunjungannya ke Kota Batam, Jumat (24/1/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, turut menanggapi polemik yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya pemerintah, investor, dan masyarakat untuk saling menghormati.

“Perlu pemahaman bersama. Hak masyarakat harus dihormati. Jika pembangunan dilakukan di atas lahan masyarakat, ganti rugi saja tidak cukup. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung, misalnya melalui kepemilikan saham di proyek tersebut,” ujar Sugeng.

Sugeng juga menyarankan agar pengembangan kawasan dilakukan tanpa menggusur warga. Ia mencontohkan beberapa desa wisata di Jawa yang berhasil berkembang tanpa memindahkan penduduk setempat.

“Jika konsepnya ekowisata, mengapa harus ada penggusuran? Kultur masyarakat bisa dikembangkan tanpa mengorbankan hak mereka,” tegasnya.

Politisi dari Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya solusi yang saling menguntungkan antara industri dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat setempat harus menjadi prioritas dalam perekrutan tenaga kerja proyek tersebut.

“Kultur di Rempang harus berkembang, tetapi tetap menghormati nilai leluhur. Adaptasi terhadap perubahan itu penting, tetapi bukan berarti mengabaikan hak-hak masyarakat,” lanjut Sugeng.