BATAM – Provinsi Kepulauan Riau siap membangun kantor layanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terintegrasi yang merupakan terobosan baru untuk membenahi pelayanan TKI di Batam dan Tanjung Pinang.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah Kepulauan Riau di Lantai 4 Kantor Walikota Batam, Rabu (31/8/2016) pagi.
Selain program bersama KPK dan BNP2TKI, 15 instansi juga terlibat melalui Implementasi Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan di Kepri yang menyasar dua lokasi, yaitu Batam dan Tanjung Pinang.
“Program ini akan menjadi solusi perlindungan bagi 1,3 juta TKI non prosedural yang bekerja di Malaysia, dan kami akan serius memperjuangkan program in agar bisa terwujud dalam 1 tahun,”ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
Dia berharap dengan adanya program ini, Batam dan Tanjung pinang akan bebas dari calo TKI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Semoga dengan program ini, layanan dokumen TKI akan diintegrasikan yang meliputi, SKCK, layanan administrasi kependudukan, E-KTKLN, Keimigrasian, dan masih banyak lagi,” lanjutnya.
Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun merasa bersyukur atas dibentuknya program tersebut.
“Sudah lama kami menunggu dukungan penuh Pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini, semoga bisa mengurai masalah TKI Ilegal yang selama ini menggunakan Kepri sebagai tempat transit,” ujar Nurdin.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan mengatakan sudah menjadi kewajiban negara untuk memberi pelayanan terbaik dan perlindungan kesejahteraan kepada TKI.
“TKI adalah pahlawan devisa negara, mereka berhak mendapatkan perlakuan adil sebagaimana layaknya warga negara indonesia,” terangnya.
(RED/RON)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
