BATAM – Serikat buruh Kota Batam yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menagih janji kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Massa serikat buruh ini menyampaikan aspirasinya melalui aksi damai yang di gelar di depan Balai Kota Batam, Rabu (2/10/2019) pagi hingga siang.
Ketua FSPMI Kota Batam, Alfi Toni berharap aspirasi yang mereka smpaikan tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah kota Batam kepada Pemerintahan Pusat.
“Kami berharap Pak Wali Kota maupun Wakil Wali Kota menerima perwakilan buruh dan menandatangani petisi dan meneruskan kepada Pemerintah Pusat,” ujar Alfi.
https://swarakepri.com/kompak-polisi-dan-buruh-joged-bareng-saat-demo/
http://swarakepri.com/rudi-akan-setujui-umsk-usulan-buruh/
Alfi menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan adalah untuk menyuarakan penolakan terhadap isu Nasional secara serwmpak di sepuluh Provinsi di Indonesia.
Yang pertama menolak rencana Pemerintah merevisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Kita melihat disitu banyak pasal-pasal yang sangat merugikan kaum buruh,” kata dia.
Selanjutnya adalah menolak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya hal itu sangat membebani baik kaum buruh, masyarakat dan juga investasi karna iuran tersebut juga di bayar oleh pengusaha.
“Buruh juga menagih janji kampanyenya Presiden jokowi yang waktu itu menyampaikan akan merevisi Peraturan Pemerintah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan personil kepolisian dan Satpol PP hadir berjaga-jaga di depan Kantor Wali Kota dan kantor DPRD Kota Batam untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.
Tim medis dan satu unit mobil water canon juga distabykan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak di inginkan.
Penulis : Jacob
Editor : Abidin
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
