BATAM-Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Rafki Rasyid khawatir akan kenaikan upah yang akan ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Menurutnya keputusan tersebut akan membuat perusahaan yang ada di Batam akan hengkang ke negara tetangga.
“Kami khawatir apabila UMK nantinya telah ditetapkan tanpa adanya kompensasi tambahan dari pemerintah terhadap dunia usaha, perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini justru hengkang dan beralih ke negara tetangga,” ujarnya kepada Swarakepri, Sabtu (19/10/2019).
Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi tambahan terhadap dunia usaha yang sedang tertekan saat ini baik pajak maupun non-pajak sehingga dapat meringankan beban pengusaha, dan meminimalisir terjadinya rasionalisasi terhadap karyawan berupa PHK akibat dari tidak mampunya pengusaha untuk membayar UMK yang ditetapkan.
“Kompensasinya nanti bisa berupa pengurangan pajak ataupun kompensasi lain yang non-pajak. Seperti percepatan pengurusan perizinan, penurunan ongkos angkut kontainer pelabuhan, dan lain sebaginya,” tambah Rafki.
Selain itu, dirinya juga berharap pemerintah tidak menambah beban pengusaha dengan berbagai pungutan ataupun kebijakan tarif dan perpajakan yang memberatkan. “Reformasi birokrasi harus dilakukan secara efektif supaya tidak menimbulan biaya ekonomi yang tinggi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti pada Jumat (18/10) kemarin mengatakan dalam waktu dekat Dewan Pengupahan akan segera membahas Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2020 tersebut.
“Terkait surat yang telah di edarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI pada 15 Oktober kemarin, maka dalam waktu dekat ini Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh akan mengadakan rapat guna membahas penetapan UMK tahun 2020,” paparnya.
Penulis: Ivan
Editor: Rumbo
Leave a Reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
