BATAM – Insiden pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada 12 Oktober 2026, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satunya menyangkut langkah pertanggungjawaban di tubuh PLN Batam.
Hingga Kamis 15 Oktober 2026) malam, PT PLN Batam belum menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pasca insiden tersebut. Hal ini disampaikan Manager Komunikasi PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, saat menjawab konfirmasi SwaraKepri, Kamis 15 Oktober 2026.
“Belum ada RUPS untuk PLN Batam, bang. Di pusat saja,” ujar Yoga.
Di tingkat pusat, langkah tegas justru telah diambil. Pada 14 Oktober 2026, jajaran Direksi PLN Persero mencopot Direktur Utama Darmawan Prasodjo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Posisinya digantikan oleh Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Terbarukan.
Tak hanya itu, Danantara Indonesia akan mengambil alih pengelolaan PLN Batam. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Donny Oskaria, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan yang timbul akibat gangguan tersebut.
“Atas nama Danantara Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026. Kami memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Donny, seperti dikutip pada 15 Oktober 2026.
Sorotan Publik
Di tengah rangkaian peristiwa itu, publik mulai mempertanyakan posisi Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo. Apakah ia akan menyusul dicopot sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden blackout? Hingga saat ini, hal itu belum terjadi, sebagaimana jawaban eksplisit yang disampaikan Yoga.
Kwin Fo sendiri menjadi sorotan publik lantaran memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra. Dalam sejumlah pemberitaan, Kwin Fo disebut sebagai adik kandung Li Claudia Candra.
Pada 2024, sebelum kakaknya menjabat, Kwin Fo diangkat menjadi Komisaris Independen PLN Batam sejak Oktober 2024. Lima bulan berselang, tepatnya setelah RUPS PLN Batam pada 26 Maret 2025, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama. Penunjukan ini menuai sorotan publik karena sebulan sebelumnya, 20 Februari 2025, sang kakak, Li Claudia Candra, dilantik sebagai Wakil Wali Kota Batam.
Lonjakan Harta Kekayaan
Sorotan terhadap Kwin Fo kian menarik perhatian setelah publik menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2024, harta kekayaan Kwin Fo tercatat mencapai Rp5,47 miliar. Setahun kemudian, angka itu naik Rp3,24 miliar menjadi Rp8,71 miliar setelah ia menjabat sebagai Dirut PLN Batam.
Aset terbesarnya berasal dari tanah dan bangunan. Nilainya melonjak dari Rp1,96 miliar pada 2024 menjadi Rp4,50 miliar pada 2025, atau naik sekitar 129,46% dalam setahun. Dalam LHKPN 2025, pertambahan aset tanah dan bangunan hasil sendiri milik Kwin Fo di Batam tercatat pada tiga bidang: dua bidang tanah seluas 600 m² senilai Rp700 juta, serta tanah dan bangunan seluas 87 m²/70 m² senilai Rp1,06 miliar.
Tak hanya aset properti, harta berupa alat transportasi dan mesin juga mengalami lonjakan, dari Rp440 juta menjadi Rp1,29 miliar. Kendaraan terbarunya adalah Denza D9 tahun 2025 senilai Rp898 juta.
Sementara itu, harta dalam bentuk kas atau setara kas mengembung sekitar 76,6% menjadi Rp2,03 miliar, sedangkan surat berharga tercatat Rp1,74 miliar. Pada 2024, Kwin Fo tidak memiliki utang. Namun, pada 2025, utangnya mencapai Rp921 juta./MS
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
