Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia saat ini mengalami obesitas regulasi.
“Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi,” kata Jokowi saat menghadiri penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2019 di ruang sidang Pleno, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
Kondisi itu, kata Jokowi, akan menjerat aturan-aturan sendiri. Sehingga memperlambat perkembangan dan semakin terjebak dalam keruwetan peraturan.
“Harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat,” ungkap Jokowi.
Sebab itu, Pemerintah saat ini sedang memangkas dengan cara merancang UU omnibus law. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan saat ini kedua UU ini sedang disiapkan dan akan diserahkan pada DPR.
“Berbagai ketentuan dalam puluhan UU akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan.Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR,” ungkap Jokowi.
Minta Dukungan
Jokowi juga berharap publik mendukung dengan adanya rancangan UU Omnibus Law tersebut. Hal tersebut untuk mewujudkan peraturan yang lebih efisien.
“Demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” ungkap Jokowo.
Dalam laporan tersebut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi.
Beberapa Ketum partai, yakni Ketua Umum DPP PKS Sohibul Iman, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga turut hadir.
Sumber: Liputan6.com
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
