KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengahadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid, Gedung DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (25/7/2022).
Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono dan dihadiri para Anggota DPRD Kepri, para Asisten dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Rapat Paripurna ini merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya pada hari Rabu (6/7) lalu. Pemprov Kepri sudah menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LPP APBD Kepri Tahun 2021.
Dalam Rapat Paripurna ini Sebanyak Delapan Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara keseluruhan menerima Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan maupun program antara lain Pungutan Retribusi Labuh Jangkar, upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca Pandemi Covid-19 dan penanganan banjir.
Dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan akan menerima dan menyetujui jika Pemprov Kepri akan berkomitmen dalam kurun waktu 3 bulan kedepan melakukan perbaikan atas nilai aset yang sudah terregistrasi atau belum.
Sedangkan Fraksi Golkar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD Provinsi Kepri dalam ranperda ini menekankan pada pemulihan ekonomi dengan penguatan jaringan pengaman sosial melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
