Dengar Aspirasi Guru Agama Kristen di Batam, Richard Pasaribu Siap Lakukan Advokasi

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

BATAM – Puluhan Guru berkumpul dan berdiskusi dengan anggota DPD RI Perwakilan Daerah Kepri, Dr. Richard Hamonangan Pasaribu mengenai nasib guru-guru Pendidikan Agama Kristen(PAK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat SMK Negeri 5 Kota Batam, pada Kamis 13 Oktober 2022.

Pewakilan guru-guru PAK SMK di Batam, Binahar Rajagukguk, menyampaikan aspirasi guru-guru PAK khususnya yang ada di SMK Negeri Kota Batam bahwa ketersediaan guru-guru PAK masih sangat minim, dan penetapan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) masih langka.

Senator Richard Pasaribu meminta database yang rinci dan lengkap perihal minimnya guru-guru PAK dan langkanya NUPTK bagi guru-guru PAK SMK Negeri di Batam.

“Kita ingin anak-anak murid kita mendapatkan pelajaran agama yang memadai, yaitu sama pentingnya dengan mata pelajaran kejuruan yang lain. Tentunya kita menginginkan murid kita mempunyai keterampilan sekaligus moral dan akhlak yang baik,”ujarnya.

Richard Pasaribu mengaku akan memberikan perhatian pada aspirasi guru-guru PAK SMK Negeri di Kota Batam, begitu juga di seluruh Provinsi Kepri nantinya.

“Ada baiknya kita mulai melakukan pendataan yang lengkap mengenai data guru-guru PAK kita saat ini, agar segala sesuatu dapat dipertanggungjawabkan secara terang benderang,” ujarnya.

“Informasinya, tahun lalu kita sudah mencoba mengadvokasi aspirasi guru-guru PAK SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Batam. Dan puji syukur sepertinya sudah ada penambahan yang cukup signifikan dari Pusat, setelah saya sampaikan kepada kementerian terkait agar memperhatikan minimnya guru-guru PAK SD Negeri dan SMP Negeri di Batam,”lanjut Richard.

Kata Richard, pendidikan agama adalah kunci masa depan kota dan provinsi yang kita cintai ini.

“Kita berharap dan merasa wajib bahwa anak-anak kita seharusnya mendapatkan pendidikan agama yang memadai tanpa adanya diskriminasi. Negara tidak boleh abai atau lalai. Kita harus memastikan itu,” tegasnya.

Laman: 1 2