SINGAPURA – Warga Singapura berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada Jumat (1/9) untuk memberikan hak suara mereka dalam pemilihan presiden (pilpres) pertama yang digelar dalam lebih dari satu dekade di negara kota tersebut. Pemilu tersebut diawasi dengan ketat sebagai indikasi dukungan terhadap partai yang berkuasa setelah serangkaian skandal politik menghantam negara itu.
Peran presiden di Singapura sebagian besar bersifat seremonial, tetapi terdapat sejumlah persyaratan ketat untuk dapat menduduki posisi tersebut. Pasalnya presiden secara formal akan mengawasi akumulasi cadangan keuangan negara dan memegang kekuasaan untuk memveto tindakan tertentu dan menyetujui penyelidikan anti-korupsi.
Meskipun jabatan kepresidenan merupakan jabatan non-partisan berdasarkan konstitusi, garis politik sudah ditentukan menjelang pemilu untuk menggantikan petahana Halimah Yacob, yang mencalonkan diri untuk masa jabatan enam tahunnya pada 2017 tanpa ada lawan.
Pemerintahan negara kota ini dijalankan oleh perdana menteri, yang saat ini dipegang Lee Hsien Loong dari Partai Aksi Rakyat (PAP). PAP telah memerintah Singapura sejak 1959.
Para pengamat mengatakan bahwa hasil pilpres itu bisa mencerminkan tingkat dukungan terhadap PAP menjelang pemilu 2025 atau ketidakpuasan warga setelah adanya serangkaian skandal di tubuh pemerintahan, termasuk penyelidikan korupsi terhadap menteri transportasi dan pengunduran diri dua legislator PAP karena skandal perselingkuhan.
“Apa yang kami inginkan adalah Singapura yang sejahtera,” kata pekerja mandiri Patrick Low, 70, kepada AFP setelah memberikan suaranya.
Antrean yang mengular dari pusat pemungutan suara terlihat berlangsung tertib tanpa kegaduhan, kondisi yang sering kali ditemukan pada penyelenggaraan pemilu negara-negara lain di mana para pendukung partai tertentu sering kali berteriak-teriak atau membagikan selebaran untuk mendapatkan suara terakhir.