BATAM – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah pusat akan menyelesaikan secepatnya permasalahan kawasan Free Trade Zone(FTZ) Batam Bintan dan Karimun(BBK) dan Badan Pengusahaan (BP Batam).
“Tadi masukan dari Gubernur dan pengusaha agar nama FTZ jangan diganti karena itu bisa merepotkan pengusaha dan bisa memperlambat investasi,” ujarnya didampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Menaker Hanif Dhakiri seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri dan Kepala BP Batam serta kalangan pengusaha di Lantai V Gedung Graha Kepri, Batam Center, Batam, Rabu(18/2/2016) siang.
Luhut juga memastikan bahwa pemerintah pusat akan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada untuk membuat investor lebih nyaman.
“Kita ingin selesaikan ini secepatnya, agar para investor lebih cepat datang ke Batam,” tegasnya.
Luhut juga tidak membantah soal pernyataan Mendagri Tjahyo Kumolo yang menyebutkan pemerintah pusat akan membubarkan Badan Pengusahaan(BP) Batam.
Namun demikian ia menegaskan pemerintah pusat masih menunggu presentasi dari Gubernur Kepri sebelum mengambil keputusan terkait status kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun(BBK).
“Saya kira belum sampai kepada keputusan, kami masih dalam proses pengambilan keputusan. Besok(Kamis,red), Bapak Gubernur Kepri akann diundang ke Jakarta untuk memberikan presentasi,” jelasnya.
“Tadi ada usulan supaya nama FTZ jangan diganti, tapi didalamnya ada peraturan-peraturan. Itu lagi diatur melalui usulan Gubernur,” tegasnya.
Luhut juga memastikan bahwa pemerintah pusat akan membuat suatu peraturan yang menguntungkan pemerintah, rakyat Indonesia dan pengusaha.
(red/rudi)
Leave a Reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
