BATAM – Ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) mendatangi kantor Wali Kota Batam menuntut kejelasan soal status dan gaji mereka yang sudah 2 tahun tak dibayarkan, Rabu (14/9/2016) pagi.
Sambil menitikkan air mata, salah satu orator dengan suara lantang meminta supaya walikota turun menemui para honorer tersebut.
“Salahkah kami meminta hak kami, semua yang ada di dalam hidup kami hancur akibat permainan para penguasa,” teriaknya lantang.
Dia merasa selama 2 tahun ini honorer tersebut merasa dibiarkan dan tidak menepati janji sewaktu perekrutan.
“Kami mohon kepada pemimpin kami yang terhormat, tolonglah turun pak, kami mohon dengan sangat,” harapnya.
Lima orang perwakilan Satpol PP akhirnya bertemu dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.
Dalam pertemuan itu perwakilan Satpol PP meminta kejelasan 825 tenaga honorer yang direkrut sampai beberapa tahap.
“Ini untuk yang terakhir kalinya kami meminta kepada bapak, kami mohon pak, selama 2 tahun sudah nasib kami tidak jelas,” ujar mereka.
Mereka mengajukan dua permintaan, yakni meminta agar 825 Satpol PP diangkat menjadi pegawai honor daerah sesuai dengan hasil tes urine dari BNN, dan meminta penganggaran di APBD untuk Satpol PP.
“Itu saja yang kami minta pak, kami ini anak-anak bapak,” harap mereka.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku tidak tahu menahu soal perekrutan tersebut, dan proses perekrutan tersebut bukan bukan atas nama dirinya.
“Untuk rekrut Satpol PP saya tidak tahu menahu, ada isu yang berkembang saya ada disana, tapi sama sekali saya tidak ada terlibat,” tegasnya.
Rudi mengatakan untuk mengeluarkan SK perekrutan Satpol PP sudah ada kajiannya. “Bukan kami tak mau terima kalian, tapi kalau saya terima kalian, saya yang masuk sel,” jelasnya.
RONI RUMAHORBO