Mahasiswa Tuding Anggota DPRD Batam tidak Perduli Pendidikan di Batam
BATAM – www.swarakepri.com : Meskipun anggaran telah dialokasikan sebesar Rp 320 Miliyar atau 20 persen dari total APBD Kota Batam 2013 yakni Rp 1,6 Triliun, dunia pendidikan di Kota Batam bukannya semakin membaik tapi semakin bobrok. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya kualitas para guru di Sekolah dan keterbatasan sarana sekolah yang dibangun oleh Pemko Batam.
Sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi tersebut puluhan Mahasiswa gabungan dari BEM UNIBA, BEM IBNU SINA, PMII dan HMI Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota dan DPRD Batam, pagi tadi, Rabu(8/5/2013).
Dalam orasinya para mahasiswa mempertanyakan transparansi penggunaan APBD Kota Batam 2013 sebesar Rp 320 Miliyar yang dialokasikan untuk pendidikan. Mereka menuding Pemko Batam dan DPRD tidak pernah transparan kepada publik mengenai penggunaan anggaran yang berlimpah tersebut.
“Masyarakat perlu tahu dana Rp 320 Miliyar yang dialokasikan untuk pendidikan selama ini digunakan kemana? Jangan ditutup-tutupi karena masyarakat juga berhak tahu,” ujar Bambang Susilo, pengurus BEM UNIBA dalam orasinya.
Diungkapkannya bahwa para mahasiswa juga sangat kecewa dengan adanya pernyataan dari Ketua Komisi IV DPRD Batam disalah satu acara yang mengaku hanya sanggup membangun 113 Ruang Kelas Baru(RKB), padahal dana yang dialokasikan dari APBD Kota Batam saja nilainya sebesar Rp 320 Miliyar.
“Dana sebesar itu hanya sanggup bangun 113 RKP? Jadi sisanya untuk bangun apa? ujar mahasiswa geram.
Selain itu para mahasiswa juga mempertanyakan masalah penggunaan dana APBD untuk bea siswa. Mereka menuding dana bea siswa selama ini tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan oleh Pemko Batam dan DPRD Batam.
“Penerima bea siswa seharusnya kan untuk siswa yang berprestasi, dan bukan untuk keluarga pejabat di Pemko dan DPRD Batam? Kami punya bukti beberapa anggota keluarga pejabat di Pemko dan DPRD Batam yang menerima bea siswa menggunakan APBD Batam,” ujar mahasiswa lainnya.
Sikap DPRD Batam yang sama sekali tidak bersuara pada kasus mantan Kepsek SMPN 28, Herizon yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap puluhan siswinya juga dipertanyakan para Mahasiswa. Mereka menilai anggota DPRD Batam tidak punya sikap yang jelas terhadap masalah tersebut.
“Kasus itu sangat mencoreng dunia pendidikan di Batam, tapi kok anggota DPRD Batam diam saja? Ada apa ini? teriak salah seorang mahasiswa.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut Mahasiswa juga memberikan pernyataan sikap yakni meminta agar Walikota Batam mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dari Jabatannya, kemudian meminta Walikota Batam memperhatikan dan memperbaiki mutu pendidikan.
Sementara itu Rusmini Simorangkir, Anggota Komisi IV DPRD Batam kepada massa mahasiswa mengatakan akan bahwa selama ini DPRD Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Batam.
“Jika ada ditemukan sekolah-sekolah yang melanggar aturan silahkan sampaikan datanya ke kami sehingga bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait penggunaan dana sebesar Rp 320 Miliyar yang dipertanyakan mahasiswa, Rusmini mengaku belum bisa memberikan penjelasan rinci. ” Nanti setelah keluar audit dari BPK kami akan berikan datanya kepada rekan mahasiswa,”terangnya.
Ditambahkannya bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 nanti Komisi IV DPRD Batam akan menggelar rapat tri wulan dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk membahas masalah penggunaan anggaran dibidang pendidikan.(red)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
