ARBB Minta Presiden Bentuk Tim Investigasi Lahan Tidur Batam

BATAM – Ketua Aliansi Rakyat Batam Bergerak(ARBB) meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi lahan tidur di Batam. Hal ini disebabkan lahan tidur  yang ada diduga dikuasai oleh para spekulan atau mafia lahan.

“Tim investigasi diperlukan karena permasalahan lahan yang ada di Batam sangat rumit, karena banyak pihak yang berkepentingan,” tegas Edy, Kamis(15/12/2016) malam.

Edy mencontohkan ada lahan tidur yang sudah 20-30 tahun tidak kunjung dibangun, bahkan sampai UWTO nya berakhir masih belum dibangun. Seperti lahan tidur yang berada di sekitar kantor BP Batam.

“Pencabutan lahan tidur jangan hanya dijadikan slogan semata, tapi benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Edy mendesak Badan Pengusahaan(BP) segera mencabut seluruh lahan tidur di Batam. “BP Batam harus tegas, jangan pandang bulu,” lanjut Edy.

Dikatakan Edy, ada ratusan hektar lahan tidur yang dimiliki oleh seorang pengusaha di Batam yang belum ada kejelasan kapan akan dibangun.

“Kami mendengar ada seorang pengusaha di Batam memiliki 400 hektar lahan tidur. Ini yang perlu dipertanyakan, untuk apa lahan itu? apakah betul untuk usaha? BP Batam harus segera melakukan tindakan tegas,” ucapnya.

Terkait aksi unjuk rasa ARBB yang direncanakan digelar hari ini(Kamis,red), Edy menjelaskan aksi tersebut ditunda hingga hari Senin tanggal 19 Desember 2016 mendatang.

“Aksi unjuk rasa ditunda hari Senin depan,” jelasnya.

Disisi lain, Edy juga mengapresiasi langkah Dewan Kawasan(DK) yang telah menyetujui tarif baru UWTO. dimana perpanjangan UWTO untuk perumahan digratiskan, sedangkan kenaikan tarif UWTO untuk sektor komersial juga tidak terlalu siginifikan .

“Kenaikan ini pasti bisa diterima oleh para pelaku usaha di Batam. Kami mengapresiasi langkah Dewan Kawasan, ini buktinya tuntutan masyarakat Batam dipenuhi,” ujarnya.

Menurut Edy, terpenuhinya tuntutan masyarakat tersebut, bukan semata-mata perjuangan ARBB, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Batam.

 

Roni Rumahorbo