BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta sejumlah anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dipangkas untuk melunasi hutang Pemerintah Kota Batam kepada rekanan yang mengerjakan beberapa proyek.
Pemko Batam harus membayarkan hutang pengerjaan proyek yang belum terlunasi sebesar Rp 100 miliar dalam tenggat waktu dua bulan ke depan
Amsakar menjelaskan, pihaknya meminta supaya anggaran perjalanan Dinas dipangkas 50 persen, biaya konsumsi Dinas ditiadakan serta biaya-biaya pelatihan yang dianggap tidak terlalu penting.
“Tidak ada lagi biaya konsumsi, cukup aqua saja,” kata Amsakar usai menggelar rapat dengan sejumlah Kepala OPD di gedung Pemko Batam, Rabu (17/1/2018).
Ditambahkan dia, biaya bimtek penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam juga akan ikut ditiadakan. “Di Disnaker itu sejak jaman dahulu sudah mengerti UMK, tak perlu lagi ada bimtek,” imbuhnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan, Pemko Batam sedang membuat polarisasi anggaran yang tegas antara belanja aparatur dan belanja publik.
“Belanja publik ada pada kisaran 65 persen sedangkan 35 persennya untuk belanja aparatur dan ini yang akan dirasionalisasikan,” jelasnya.
Penulis : Roni Rumahorbo
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Webinar Jurnalisme Lingkungan oleh LindungiHutan telah digelar pada 4-5 September 2024. LindungiHutan telah menyelenggarakan webinar…
Jakarta, 19 September 2024 – Eratani, startup agritech yang menyediakan solusi pertanian holistik, resmi menjalin…
PT Dua Samudera Perkasa dengan bangga menggelar Diklat Mooring Unmooring bersertifikasi BNSP bekerja sama dengan…
Maxy Academy mengumumkan pelatihan terbaru bertajuk "Digital Marketing 101: Sosial Media Marketing (Daring)", yang dirancang…
Halo Robotics dengan bangga mengumumkan kesuksesan acara Drone Talks @ The Mulia yang diselenggarakan pada…
Harga Bitcoin kembali mengalami koreksi dan turun di bawah USD $60 ribu, menjelang keputusan suku bunga…
This website uses cookies.