KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq bakal merombak kabinetnya setelah berakhir proses asesmen yang ditandai dengan sesi wawancara terhadap 27 eselon II di rumah dinas Bupati Karimun. Dia mengaku sudah menentukan dan merekapitulasi siapa-siapa saja sosok pejabat yang akan duduk di kabinetnya nanti.
“Kami sudah dapatkan dan sudah kami rekap, kita tunggulah nanti pada akhir September atau awal Oktober untuk melakukan perubahan SOTK sebagaimana kewenangan seorang bupati yang dapat melantik dan penyusunan SKPD nya yang dilakukan dengan asesmen berdasarkan aturan UU aparatur sipil negara (ASN),” ungkap Aunur Rafiq di Hotel Aston Karimun, Minggu (7/8) sore.
Kata Rafiq, bagi pejabat eselon II yang berminat atau diminta pindah ke Provinsi Kepri, maka harus mengajukan dulu permohonan kepada dirinya selaku kepala daerah. Namun, sampai sekarang pihaknya belum memperoleh permohonan dari pejabat di Karimun yang akan pindak ke Provinsi Kepri.
“Sampai hari ini belum ada yang mengajukan, mereka harus mengajukan permohonan untuk ke Provinsi Kepri kalau ada yang mau atau yang diminta, tapi sampai sekarang belum ada. Setiap pegawai kan punya hak untuk mengajukan untuk pindah, pensiun dan bagi yang naik pangkat kepada pimpinannya” terangnya.
Rafiq menyebut, sebagai kepala daerah, dirinya tidak akan pernah menghambat karir pejabat eselon II, bahkan pihaknya sangat mendorong pejabat yang akan pindah dari eselon IIB menjadi eselon IIA yang berada di Provinsi Kepri. Baginya, untuk mengajukan pindah atau diminta pindah itu merupakan hak pegawai yang ingin menegmbangkan karir.
Sebelumnya, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menuturkan, dalam sesi wawancara dengan pejabat eselon II pihaknya meminta untuk memilih, apakah menetap di Karimun atau pindah ke Provinsi Kepri. Jawaban itu harus diputuskan pejabat tersebut sebelum Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim menyusun “Kabinet” mereka dalam waktu dekat ini.
“Wawancara dengan pejabat eselon II itu adalah untuk mempertanyakan kepada mereka apakah mau meningkatkan karir ke provinsi. Keran ini salah satu faktor untuk menentukan apakah mereka memang berkeinginan ke provinsi atau tetap di Karimun. Kalau memang ke provinsi tentu akan ada kekosongan jabatan,” ungkap Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim di Kecamatan Ungar, Kamis (4/8).
Kata Anwar, jika sudah terjadi kekosongan jabatan, maka pihaknya akan segera mencari pengganti jabatan yang lowong itu. Hanya saja, berapa banyak pejabat yang sudah memutuskan untuk pindah ke Provinsi Kepri dan berapa yang ingin menetap di Karimun? Anwar Hasyim belum mendapatkan jawaban dari para pejabat tersebut.
“Sampai hari ini, kami belum mendeteksi berapa jumlah pejabat yang memutuskan untuk pindah ke Provinsi Kepri. Cuma di dalam interview itu kami tegaskan, sebelum penyusunan (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang baru, kami sudah harus mendapat jawaban. Kalau rekomendasi sudah kami keluarkan, maka mereka tak punya kesempatan lagi,” tutur Anwar Hasyim.
Dijelaskan, kesempatan untuk pindah ke Provinsi Kepri diberikan seluas-luasnya kepada pejabat eselon II tersebut, tanpa ada permintaan dari Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Pasangan kepala daerah Karimun tersebut hanya merestui dan membuat persetujuan atau rekomendasi bagi pejabat tersebut.
“Kalau pindah bukan permintaan kami, itu individu mereka. Dan mereka kan bisa menilai mana yang terbaik untuk mereka ke depan. Kalau kami hanya merestui untuk kepindahan itu dan membuat persetujuan atau rekomendasi. Semua berpulang kepada pribadi mereka sendiri, apakah mau pindah atau tetap di Karimun,” terangnya.
(RED/HK)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
