Dewan Soroti Minimnya Anggaran Pariwisata Batam

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

BATAM – Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah selesai menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) ke DPRD Batam.

KUA ini selanjutnya dibahas di Badan Anggaran (Banggar) untuk kemudian menjadi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Di Komisi IV DPRD Kota Batam misalnya. Lembaga legislatif menyorot anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam. Sebab, anggaran yang diajukan tergolong minim, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke daerah ini.

“Memang terlalu kecil. Pariwisata kita tidak didukung anggaran yang cukup,” kata Aman, anggota Komisi IV DPRD Batam, Jumat (2/11).

Disebutnya, besaran yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Rp 895,5 juta. Ada kenaikan sekitar Rp 325 juta dibanding tahun ini. Namun tidak sebanding dengan target wisatawan macanegara yang diproyeksikan Pemko Batam.

“Kita sebut tak sebanding karena target kita cukup besar. Bahkan untuk provinsi kita ditargetkan menjadi daerah ketiga penyumbang wisman,” tutur Aman.

Dia menambahkan, terobosan pengembangan pariwisata dan menarik wisatawan masuk membutuhkan biaya besar sehingga perlu penambahan alokasi anggaran dalam rangka promosi yang lebih intensif. Aman memandang perlu pemerintah daerah memiliki program dan kegiatan yang berujung pada promosi destinasi wisata yang ada.

“Tentu akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi kepala dinasnya jika dengan target yang besar, promosi pariwisata juga tidak mendukung,” tambah Aman.

Sementara itu anggota DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging menyebutkan, berbicara pariwisata, hubungannya adalah seni budaya dan ekonomi kreatif. Disinilah pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan berbagai even dan kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan wisatawan di Batam.

“Pemko Batam harus melihat ini sebagai suatu potensi dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Artinya jika daerah belum mampung mendukung dengan anggaran, tentu ini jadi kewajiban dinas menarik anggaran yang bersumber dari pusat,”katanya.

 

 

Sumber : BATAMPOS.CO.ID